KEDIRI – Di tengah rangkaian seremoni peringatan Hari Pendidikan Nasional, persoalan mendasar sektor pendidikan di Kabupaten Kediri belum sepenuhnya terurai. Alokasi anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penyelesaian masalah akses pendidikan.
Berdasarkan data yang dihimpun, total APBD Kabupaten Kediri berada di kisaran Rp3,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persen atau setara Rp650 miliar dialokasikan untuk sektor pendidikan. Anggaran itu mencakup berbagai program, mulai dari beasiswa bagi siswa dan pendidik, insentif guru formal dan nonformal, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), hingga program makanan bergizi dan pendidikan inklusif.
Namun, besarnya anggaran tersebut masih menyisakan pertanyaan mendasar: sejauh mana efektivitasnya dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak.
Dalam upacara resmi di halaman belakang Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, amanat Bupati Hanindhito Himawan Pramana yang dibacakan Sekretaris Daerah Muhammad Solikin menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Pemerintah daerah mengklaim telah menjalankan berbagai intervensi, termasuk program beasiswa, insentif guru—termasuk guru ngaji—serta program makanan bergizi gratis dan rencana pendirian sekolah rakyat. Namun di sisi lain, data terbaru menunjukkan persoalan belum sepenuhnya terselesaikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, mengungkapkan jumlah ATS memang mengalami penurunan signifikan, dari 11.550 anak pada Oktober 2025 menjadi 6.160 anak per April 2026. Meski demikian, angka tersebut tetap menunjukkan ribuan anak belum mengakses pendidikan secara optimal.
“Penurunan ini merupakan hasil intervensi program seperti home visit dan gerakan ‘1 GTK 1 ATS’. Namun tantangan di lapangan masih besar,” ujarnya.
Program home visit dilakukan dengan mendatangi langsung anak-anak yang putus sekolah, sementara gerakan “1 GTK 1 ATS” mendorong setiap tenaga pendidik mengembalikan minimal satu anak ke bangku sekolah. Pemerintah juga mulai memperkuat upaya pencegahan agar siswa tidak kembali putus sekolah, terutama pasca penerimaan peserta didik baru.
Dari sisi infrastruktur, Pemkab Kediri mengalokasikan sekitar Rp40 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi hampir 100 sekolah. Proyek tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun. Transparansi dan pengawasan anggaran menjadi sorotan agar tidak terjadi praktik penyimpangan.
Namun demikian, persoalan pendidikan di Kediri tidak hanya berkutat pada akses dan fasilitas. Kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah masih menjadi catatan serius. Pemerintah daerah mengakui penanganannya membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk keluarga dan masyarakat.
“Penguatan pendidikan karakter menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif,” kata Muhsin.
Sejumlah kalangan menilai, momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni, melainkan menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah berjalan.
Pasalnya, di tengah berbagai klaim capaian dan besarnya alokasi anggaran, fakta bahwa ribuan anak masih berada di luar sistem pendidikan menjadi indikator bahwa pekerjaan rumah sektor ini belum sepenuhnya terselesaikan.
