KEDIRI – Gelombang aspirasi masyarakat Kabupaten Kediri diperkirakan bakal mengemuka pada Selasa, 17 November 2026. Aliansi Rakyat Khadiri berencana menggelar aksi damai dengan membawa 21 tuntutan yang menyasar berbagai persoalan, mulai dari beban pajak, pendidikan, transparansi anggaran, penegakan hukum, hingga pengelolaan sumber daya alam.
Disampaikan Tubagus Fitrajaya selaku koordinator aksi kepada redaksi kediritangguh.co. Berdasarkan surat pemberitahuan aksi bernomor 01/XI-ARK/2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditujukan kepada Kapolres Kediri, aksi tersebut dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Ada dua titik yang tercantum sebagai lokasi aksi, yakni Monumen Simpang Lima Gumul serta Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri dan DPRD Kabupaten Kediri.
Aliansi Rakyat Khadiri memperkirakan sekitar 1.000 orang akan terlibat dalam aksi tersebut. Massa juga disebut akan membawa sekitar 100 unit dump truck, sepeda motor, mobil komando, hingga truk panggung sebagai sarana penyampaian aspirasi.
21 Tuntutan, dari Pajak hingga Transparansi APBD
“Bukan sekadar menyuarakan aspirasi secara umum, Aliansi Rakyat Khadiri membawa 21 poin tuntutan yang menyentuh sejumlah sektor strategis pemerintahan dan kehidupan masyarakat,” jelas Tubagus Fitrajaya.
Salah satu tuntutan yang disorot adalah penurunan pajak yang dinilai membebani rakyat. Selain itu, mereka mendesak terwujudnya pendidikan gratis dengan menghentikan pungutan di sekolah negeri yang tidak memiliki dasar hukum.
Aliansi juga meminta transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOSP, dan BPOPP.
Persoalan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) turut masuk dalam daftar tuntutan. Mereka meminta dugaan pemotongan anggaran pada setiap gerai KDMP di Kediri diusut serta sumber pembiayaan dan pengelolaan anggarannya dibuka kepada publik.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. Aliansi meminta evaluasi pelaksanaan program tersebut, termasuk mencegah dominasi pemodal dan kepentingan politik serta memastikan perlindungan terhadap UMKM, relawan, tenaga pelaksana, dan penerima manfaat.
Di bidang penegakan hukum, massa mendesak aparat mengusut dugaan praktik jual beli hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Mereka juga menyoroti dugaan praktik suap dalam seleksi perangkat desa dan meminta seluruh pihak yang terlibat beserta aliran dananya diungkap.
Soroti Tambang, Lahan HGU hingga Proyek Infrastruktur
Persoalan agraria dan lingkungan juga menjadi bagian penting dari tuntutan aksi.
Aliansi meminta evaluasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Kediri, termasuk luas penguasaan, masa berlaku izin, kewajiban perusahaan, serta dugaan penelantaran lahan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Mereka juga mendorong percepatan reforma agraria dan redistribusi tanah bagi masyarakat yang berhak, sekaligus meminta pemerintah daerah memperkuat perlindungan lahan sawah melalui penerbitan peraturan daerah atau peraturan bupati.
Aktivitas pertambangan dan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) turut menjadi sorotan. Aliansi meminta evaluasi perizinan tambang, penindakan terhadap kerusakan lingkungan, serta penertiban kendaraan ODOL yang dinilai berpotensi merusak infrastruktur jalan dan membahayakan pengguna jalan.
Tak berhenti di situ, proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan gedung pemerintah juga diminta untuk diaudit. Pemeriksaan tersebut mencakup kualitas pekerjaan, proses tender, dugaan penyimpangan, hingga penggunaan anggaran.
Pelayanan Publik dan Pengelolaan Uang Rakyat Ikut Disorot
Dalam tuntutan lainnya, Aliansi Rakyat Khadiri meminta pemerintah membuka transparansi pengelolaan APBD, dana hibah, bantuan sosial, perjalanan dinas, serta realisasi seluruh program pemerintah daerah.
Mereka juga mendesak evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset pemerintah, termasuk penyertaan modal, pendapatan, keuntungan, kerugian, serta pemanfaatan aset daerah.
Sektor pelayanan kesehatan tidak luput dari perhatian. Aliansi meminta evaluasi terhadap pelayanan rumah sakit, puskesmas, dan pelaksanaan BPJS agar masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang layak, mudah, dan merata.
Selain itu, mereka mendorong optimalisasi fasilitas bagi penyandang disabilitas, reformasi pelayanan publik, pemberantasan pungutan liar, serta pemberian prioritas kepada tenaga kerja lokal, UMKM, dan pengusaha daerah dalam proyek pembangunan maupun investasi di Kediri.
Mengusung Slogan Khadiri Nggugat Nagari
Dalam surat pemberitahuan tersebut, Aliansi Rakyat Khadiri mengusung slogan Khadiri Nggugat Nagari sebagai semangat gerakan mereka.
Mereka menegaskan bahwa rakyat bukan objek kekuasaan dan anggaran negara semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan segelintir pihak.
Pesan yang diusung dalam aksi tersebut adalah mendorong pemerintahan yang transparan, penegakan hukum yang adil, serta pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Melalui aksi damai yang direncanakan pada 17 November mendatang, Aliansi Rakyat Khadiri berharap berbagai persoalan yang mereka soroti mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah maupun pihak terkait.
Kediri harus berbenah, rakyat harus sejahtera. Demikian pesan penutup yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan aksi tersebut.
jurnalis : Nanang Priyo Basuki
