Persoalan aset berupa lahan milik Pemerintah Kabupaten Kediri kembali menjadi sorotan para LSM dan ditindaklanjuti sejumlah aksi. Mulai dari dugaan sekian hektar lahan dikuasai warga secara ilegal, fisik aset tidak diketemukan walau terdapat dalam pencatatan atau sebaliknya.
Tim Redaksi kediritangguh.co, patut menduga penggunaan aset belum sesuai ketentuan begitu juga dengan pembelian aset dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Menjadi pertanyaan, apakah kepala daerah dan oknum aparatur negara bila terbukti menghilangkan aset, bisa dianggap Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Mengutip tulisan Jose Lukito, Pegawai Tugas Belajar DJKN ditayangkan di website resmi Kementerian Keuangan RI. Setidaknya mampu memberikan pencerahan khususnya bagi warga di Kabupaten Kediri, kenapa LSM begitu vokal berniat membongkar kasus ini. Mereka mensinyalir, ada sejumlah aset sengaja dihilangkan dengan modus tukar guling.
Masyarakat perlu semakin mengetahui betapa pentingnya permasalahan aset ini. Karena sebagian besar dibeli dari pajak yang mereka bayarkan, sehingga wajib mendorong pengelolaan aset pemerintah agar lebih baik.
Sebuah studi untuk World Bank yang dilakukan oleh Kaganova dan Nayyar-Stone (2000) menerangkan bahwa pemerintah daerah di hampir semua negara memiliki aset publik (aset pemerintah) dalam jumlah yang signifikan. Masih menurut penelitian dimaksud, ternyata belum banyak kesadaran dimiliki oleh banyak pemda di negara berkembang.
Bahwa aset publik merupakan portofolio yang seharusnya dikelola dengan baik. Karena dapat memberi manfaat langsung yaitu efisiensi atas anggaran yang terbatas dan potensi penerimaan atas pemanfaatan aset. Berangkat dari fakta mendasar tersebut, diperlukan peran serta masyarakat untuk tidak menganggap kecil persoalan aset pemerintah.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo, dkk (2012) dan Mardiasmo (2012) terhadap tiga pemerintah daerah di Indonesia terungkap bahwa lambatnya reformasi manajemen aset pemerintah disebabkan oleh empat hal :
- Reformasi masih pada tahap awal
- Terbatasnya kapabilitas SDM
- Lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan
- Rendahnya fungsi manfaat aset.
Data ini kemudian diperkuat pemaparan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap manajemen aset daerah ini dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dirangkum penulis dari Semester I dan II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016. Dimana beberapa persoalan yang sering muncul yaitu :
- Pencatatan aset belum dilakukan atau tidak akurat
- Aset tidak didukung dengan data yang andal
- Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan
- Aset belum dioptimalkan (underutilized)
- Standard operating prosedur (SOP) belum disusun
- Aset berupa tanah belum bersertifikat
- Aset dikuasai pihak lain
- Aset yang tidak diketahui keberadaannya
- Mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan.
Apakah catatan di atas terjadi di Kabupaten Kediri, tepatnya di pemerintahan sebelumnya? Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan perlu digarisbawahi, untuk menjawab pertanyaan publik melalui LSM.
Bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, perlu didorong segera melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Dengan tidak mengabaikan hak masyarakat melakukan pengawasan.
