KEDIRI – Persoalan lingkungan akibat aktivitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, kembali menuai sorotan. Warga Dusun Genukwatu yang selama ini terdampak aktivitas TPA mengeluhkan bau sampah menyengat, serbuan lalat, hingga dugaan pencemaran air sumur akibat rembesan limbah.
Merasa dampak lingkungan yang mereka alami belum mendapatkan penanganan maksimal, Aliansi Warga Genukwatu Terdampak TPA Sekoto mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri segera merealisasikan empat tuntutan utama.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (17/11). Empat tuntutan itu meliputi penanganan timbunan sampah yang telah melebihi kapasitas, penolakan perluasan lahan TPA, penanggulangan pencemaran air lindi, serta pemberian kompensasi rutin kepada masyarakat terdampak.
Koordinator Lapangan Aliansi Warga Genukwatu, Dwi Santoso, menilai pengelolaan TPA Sekoto selama ini belum mampu mengatasi persoalan penumpukan sampah. Aktivitas pengelolaan dinilai masih didominasi penimbunan, sementara volume sampah yang masuk terus bertambah setiap hari.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Selain bau menyengat, warga harus menghadapi peningkatan populasi lalat dan hama tikus. Fasilitas pengolahan kompos yang tersedia di kawasan TPA pun dinilai belum memberikan perubahan berarti terhadap pengurangan volume sampah.
“Kami mempertanyakan solusi konkret pemerintah untuk mengurangi tumpukan sampah lama yang sudah menggunung. Kalau tidak segera diatasi, akan muncul gunung-gunung sampah baru yang memicu krisis lingkungan lebih parah,” ujar Dwi.
Tak hanya menyoroti persoalan penumpukan sampah, warga juga secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana perluasan lahan TPA. Mereka khawatir kebijakan tersebut kembali dilakukan tanpa melibatkan seluruh masyarakat yang berpotensi terdampak.
Pengalaman dalam proses perluasan sebelumnya menjadi salah satu alasan warga menolak rencana tersebut. Mereka menginginkan setiap kebijakan terkait pengelolaan TPA mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat sekitar.
Persoalan yang tak kalah mengkhawatirkan adalah dugaan pencemaran air akibat limbah lindi. Warga mengungkapkan, cairan limbah dari timbunan sampah kerap meluap dan mengalir menuju sungai. Bahkan, saat musim hujan, rembesan air lindi dikhawatirkan masuk ke dalam tanah hingga mencemari sumber air sumur milik warga.
Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kediri segera melakukan penanganan darurat sekaligus menyiapkan sistem pengolahan limbah yang lebih optimal dan berkelanjutan.
Tuntutan berikutnya menyangkut kompensasi atas dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat. Selama ini, warga menerima bantuan beras sebanyak 15 kilogram per kepala keluarga (KK) setiap menjelang Lebaran. Namun, bantuan tersebut dianggap belum sebanding dengan dampak yang harus mereka tanggung sepanjang tahun.
Warga menginginkan kompensasi diberikan secara berkala, baik setiap bulan maupun tiga bulan sekali. Mereka juga meminta agar kesepakatan pemberian kompensasi dituangkan dalam perjanjian tertulis dan tidak hanya berupa bantuan bahan pangan, melainkan uang tunai.
Selain kompensasi, warga meminta pemerintah memberikan jaminan akses layanan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi masyarakat yang belum terakomodasi.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Kepala DLH Kabupaten Kediri, Putut Agung Subekti, menyampaikan sejumlah rencana penanganan. Salah satu langkah yang didorong adalah pengolahan dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya atau hulu untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.
DLH juga tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan asal Kecamatan Badas yang menawarkan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar.
Menurut Putut, program tersebut masih dalam tahap persiapan uji coba dan penyusunan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Skema kerja sama itu diklaim tidak akan membebani APBD Kabupaten Kediri karena seluruh biaya operasional ditanggung pihak perusahaan.
“Saat ini kami sedang bekerja sama dengan salah satu perusahaan asal Badas yang menawarkan uji coba pengolahan sampah. Sampah diolah menjadi bahan bakar. Biayanya murni dari perusahaan, sehingga Pemkab tidak mengeluarkan biaya. Kami sedang menyusun MoU,” jelas Putut.
Perusahaan tersebut juga disebut memiliki teknologi untuk menguapkan air lindi. Langkah ini diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi penanganan limbah cair yang selama ini dikeluhkan warga.
Meski demikian, DLH mengakui instalasi pengolahan air lindi (IPAL) yang beroperasi saat ini belum menunjukkan kinerja optimal. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah merencanakan pembangunan konstruksi instalasi pengolahan air lindi pada 2027.
“Kami akui kinerja instalasi pengolahan lindi saat ini belum optimal. Tahun 2027 kami rencanakan melakukan konstruksi instalasi pengolahan air lindi,” imbuhnya.
Terkait penolakan perluasan lahan, Putut memastikan Pemkab Kediri tidak memiliki rencana untuk memperlebar maupun memperluas area TPA Sekoto.
Sementara mengenai kompensasi, DLH berencana meningkatkan bantuan beras bagi masyarakat terdampak dari sebelumnya 15 kilogram menjadi 30 kilogram per KK setiap tahun, mulai menjelang Lebaran 2027.
“Selama ini kompensasi yang diberikan berupa beras 15 kilogram per KK per tahun. Tahun 2027 rencananya ditingkatkan menjadi 30 kilogram per KK per tahun,” ungkapnya.
Di sisi lain, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kediri dari Fraksi PDI Perjuangan, Pendiwan, mengakui kondisi TPA Sekoto yang telah mengalami kelebihan kapasitas membutuhkan perhatian serius.
Ia mengaku telah melakukan inspeksi langsung ke lokasi dan merasakan sendiri kondisi yang selama ini dikeluhkan masyarakat, terutama banyaknya lalat di sekitar timbunan sampah.
“Saya sudah sidak ke lokasi. Ketika naik ke gunung sampah, lalat banyak mengikuti. Saya merasakan apa yang dirasakan warga. Ini memang masalah di setiap daerah, dan kami akui TPA ini sudah overload,” ujarnya.
Namun, sejumlah rencana yang disampaikan DLH belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat. Warga menegaskan bahwa persoalan kompensasi masih menjadi salah satu tuntutan yang harus mendapatkan perhatian serius.
Salah seorang warga Genukwatu, Sulton Rozikin, mengaku belum puas dengan hasil RDP. Ia menilai rencana peningkatan bantuan beras menjadi 30 kilogram per KK pada 2027 masih belum layak dibandingkan dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, warga menginginkan kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp5 juta per tahun. Dengan jumlah sekitar 200 KK di Dusun Genukwatu, warga berharap pemerintah mempertimbangkan besaran kompensasi yang lebih sepadan.
“Kami minta kompensasi berupa uang sebesar 5 juta per tahun. Ada 200 KK di Dusun Genukwatu. Bantuan beras kami rasa tidak layak,” tegas Sulton.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Totok Minto Leksono, menyampaikan bahwa usulan anggaran kompensasi untuk masyarakat terdampak pada 2027 telah diajukan DLH sebesar Rp983 juta.
Ia memastikan pihaknya akan mengawal proses pengajuan anggaran tersebut agar dapat disetujui.
Dengan demikian, persoalan TPA Sekoto masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Warga berharap berbagai rencana penanganan yang disampaikan dalam RDP tidak berhenti sebagai wacana, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret, terutama dalam mengatasi kelebihan kapasitas sampah, mencegah pencemaran lingkungan, dan memberikan kompensasi yang dinilai layak bagi masyarakat terdampak.
Jurnalis: Sigit Cahya Setyawan



