andai wartawan menggelar aksi untuk menyampaikan tuntutannya.
tentunya akan jadi momok bagi siapapun kepala daerah terpilih
wartawan bisa hidup dimana pun, bersama siapapun
tiada waktu atau jarak yang membatasi
meski tidak sedikit jumlah jurnalis meninggal tanpa kejelasan
penulis : ainda@dumas
Catatan Hari Kebebasan Pers Dunia, para jurnalis pun kini makin merapatkan barisan seiring wabah pandemi Covid-19. Maraknya kabar hoax dimana para penegak hukum kurang bertindak tegas dan tidak ada upaya tindakan pencegahan. Lalu sejumlah kepala daerah seakan takut keluarkan anggaran padahal itu bersumber uang rakyat.
Satu hal yang kini bisa dilakukan para kepala daerah yang haus kekuasaan, merindu pujian beserta kumpulannya merupakan para penjilat uang rakyat ini. Politik BELAH BAMBU, dimana pers dibelenggu dengan kebebasan dalam sangkar, yang satu diangkat kemudian kelompok satunya lagi dipijak untuk menjalankan kebijakan
Jangan menuntut para jurnalis profesional, atau berkompetensi dalam melaksanakan etika jurnalistik sementara para pemilik rekening gemuk atau pengambil keputusan (baca, kepala daerah) tidak mau terusik dalam hal apapun. Kata kasarnya ini bagian dari kebohongan publik dan kejahatan yang tak beretika kemudian berujung pembodohan terhadap warganya.
Lalu dimana arti kemerdekaan, bila kelak generasi muda kita telah lupa dengan sejarah bangsa ini atau sejarah sengaja dibuat namun sarat dengan kepalsuan. Membiarkan rakyat menangis, lalu seorang pemimpin datang mengusapnya dengan uang? Itu bukanlah jawaban dan pemimpin tersebut lebih layak menduduki jabatan ketua kelas koruptor penghuni Pulau Sukamiskin
