KEDIRI – Memasuki masa peralihan musim kemarau ke musim hujan, Pemerintah Kota Kediri bersama jajaran TNI-Polri dan sejumlah instansi terkait mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Sebanyak 350 personel gabungan disiagakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang hingga pohon tumbang.
Kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Kesiapan Tanggap Bencana Hidrometeorologi yang berlangsung pada Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin dan dipimpin langsung Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu.
Apel tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, PLN hingga pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan lintas sektor ini menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin mengatakan, pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi musim penghujan.
Persiapan tersebut mencakup pengecekan kesiapan personel, sarana dan prasarana pendukung, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait. Langkah mitigasi ini diharapkan mampu menekan risiko sekaligus meminimalkan dampak apabila bencana terjadi.
“Melalui langkah-langkah mitigasi yang dilakukan harapannya potensi bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan dampaknya,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan tersebut merupakan langkah antisipatif menghadapi potensi bencana seiring perubahan musim menjelang akhir 2026.
Menurutnya, seluruh unsur harus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman bencana. Tidak hanya banjir dan tanah longsor, tetapi juga angin kencang serta pohon tumbang yang berpotensi membahayakan masyarakat.
Untuk mendukung upaya tersebut, sebanyak 350 personel gabungan dari TNI, Polri, Pemerintah Kota Kediri, PLN, dan instansi terkait telah disiapkan guna memperkuat respons penanganan bencana.
Wisnu menjelaskan, berdasarkan pengalaman kejadian sebelumnya, banjir berskala besar bukan merupakan ancaman bencana yang dominan di wilayah Kota Kediri. Meski begitu, bukan berarti potensi bencana lainnya dapat diabaikan.
Ancaman pohon tumbang, angin kencang, serta kemungkinan bencana akibat cuaca ekstrem tetap menjadi perhatian serius. Selain itu, kenaikan debit air Sungai Brantas juga masuk dalam daftar kewaspadaan, terutama karena masih terdapat masyarakat yang beraktivitas di sekitar aliran sungai.
Kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus agar masyarakat dapat terlindungi apabila sewaktu-waktu terjadi peningkatan debit air yang berisiko terhadap keselamatan.
Tak hanya menyiapkan personel di lapangan, Polres Kediri Kota bersama pemerintah daerah juga memperkuat sistem komunikasi dan respons cepat. Setiap instansi telah membentuk tim reaksi cepat dengan petugas yang disiagakan selama 24 jam secara bergantian.
Masyarakat juga dapat memanfaatkan saluran pengaduan yang tersedia, yakni layanan kepolisian 110 dan layanan Pemerintah Kota Kediri 112. Kedua kanal tersebut menjadi sarana pelaporan apabila masyarakat menemukan kondisi darurat maupun potensi bencana di lingkungan sekitar.
“Jadi untuk komunikasi kita sudah membentuk satu tim penanganan bencana, tim reaksi cepat di masing-masing instansi, itu ada yang piket 1 × 24 jam. Kemudian kita juga memberikan layanan, kalau di kami adalah layanan kepolisian 110, di Pemkot itu ada pelayanan 112. Nah, dari semua sumber kanal pengaduan itu kita manfaatkan dan komunikasi antar-instansi juga kita manfaatkan,” jelasnya.
Dengan kesiapan personel, dukungan sarana prasarana, serta sistem komunikasi lintas instansi, Pemerintah Kota Kediri bersama seluruh pemangku kepentingan berharap penanganan potensi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, sekaligus meminimalkan risiko terhadap keselamatan masyarakat.
