KEDIRI — Sejumlah kiai sepuh dan perwakilan pengurus PBNU menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sehari sebelum Muktamar NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, dimulai.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di PBNU. Para ulama menyampaikan sejumlah pesan kepada para muktamirin yang akan mengikuti forum permusyawaratan tertinggi organisasi tersebut.
Mereka mengingatkan agar seluruh peserta muktamar menjaga adab, tidak mudah terprovokasi, serta menggunakan hak pilih secara bebas dan bertanggung jawab.
Dewan Penasihat PBNU KH Ma’ruf Amin mengatakan muktamirin memiliki posisi penting dalam menentukan arah organisasi, termasuk memilih pemimpin PBNU untuk periode mendatang.
Menurut Ma’ruf, para peserta muktamar perlu mendapatkan tausiyah agar tidak terpengaruh tekanan maupun provokasi dalam menentukan pilihan.
“Muktamirin masih memerlukan untuk diberikan tausiyah. Artinya untuk mengingatkan semua pihak, terutama muktamirin sebagai pemegang hak utama, supaya menggunakan haknya dengan baik, jangan terintimidasi, jangan terkena provokasi, pilih yang terbaik,” kata Ma’ruf.
Mantan Wakil Presiden RI itu menegaskan, memilih pemimpin merupakan amanah. Karena itu, muktamirin diminta mempertimbangkan sosok yang dinilai paling baik dan layak untuk memimpin organisasi.
Ma’ruf Amin Singgung Isu Intervensi Pemerintah
Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf juga menyinggung isu mengenai dugaan intervensi pemerintah yang berkembang menjelang pelaksanaan Muktamar NU.
Ia menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi. Namun, menurut Ma’ruf, isu mengenai campur tangan pemerintah justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membangun persepsi di kalangan peserta muktamar.
“Sebenarnya kita yakin bahwa pemerintah tidak ada intervensi. Tapi ada yang memanfaatkan isu itu, seperti telah mendapatkan restu dari siapa-siapa. Ada yang menjual isu itu,” ujarnya.
Ma’ruf menilai isu tersebut dapat menjadi alat untuk memberikan tekanan psikologis kepada para muktamirin.
“Sehingga ada semacam upaya menekan secara psikologis kepada para peserta muktamar,” imbuhnya.
Kiai Ingatkan Bahaya Transaksi dan Rekayasa
Sementara itu, KH Muhibul Aman Aly menyampaikan sejumlah tausiyah terkait pelaksanaan Muktamar NU. Ia meminta seluruh muktamirin menjaga adab dan akhlakul karimah selama proses muktamar berlangsung.
Menurutnya, seluruh tahapan muktamar harus dijauhkan dari tindakan yang dapat merusak kehormatan ulama maupun marwah organisasi.
Ia menegaskan proses pemilihan pemimpin tidak boleh dicederai oleh transaksi, tekanan, manipulasi, rekayasa, ataupun cara-cara lain yang dapat mengganggu kebebasan peserta dalam menentukan pilihan.
“Muktamar adalah forum permusyawaratan para kiai dan ulama. Bermusyawarahlah dengan akal sehat, hati yang jernih dan akhlak yang mulia. Pilihlah pemimpin yang terbaik, jangan memilih pemimpin yang tidak baik,” tegas Gus Muhib.
Gus Muhib juga meminta hak dan kebebasan setiap muktamirin dihormati. Ia menekankan tidak boleh ada pengondisian, tekanan, manipulasi, maupun rekayasa yang memengaruhi pilihan peserta.
Ulama Minta Pemerintah Hormati Kemandirian NU
Selain persoalan internal muktamar, para ulama juga menyerukan kepada pemerintah dan seluruh pihak di luar jamiyah NU agar menghormati kemandirian ulama.
Mereka meminta tidak ada tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk intervensi terhadap proses Muktamar NU.
Gus Muhib menyatakan pihaknya tetap menaruh kepercayaan kepada Presiden agar pemerintah berada pada posisi menghormati kemandirian ulama dan menjaga proses muktamar tetap berjalan secara independen.
“Apabila terdapat pejabat, menteri atau lainnya yang melakukan tindakan tidak patut, yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar, kami berharap kepada Bapak Presiden untuk mengambil tindakan yang tegas,” katanya.
Ia menambahkan, para ulama siap menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang menjadi perhatian mereka kepada Presiden. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kehormatan pemerintah, kemandirian ulama, sekaligus kedaulatan muktamar.
Para ulama juga menyerukan kepada pihak-pihak yang dinilai berupaya mengganggu jalannya muktamar agar menghentikan tindakan tersebut.
Muktamar NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi agenda penting bagi Nahdlatul Ulama karena salah satu agenda utamanya adalah menentukan kepemimpinan PBNU untuk periode mendatang.
jurnalis : Sigit Cahya Setyawan
