KEDIRI – Di balik setiap angka dalam data kesejahteraan, tersimpan harapan masyarakat yang bergantung pada uluran negara. Ketika data meleset, bantuan pun berpotensi salah sasaran. Karena itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito mengingatkan seluruh camat agar lebih cermat mengawasi perubahan data kesejahteraan masyarakat yang masuk dalam pengelompokan desil.
Penegasan itu disampaikan Mas Dhito saat menghadiri pertemuan bersama camat dan kepala puskesmas se-Kabupaten Kediri, Senin (3/8/2026). Menurutnya, pengawasan terhadap data desil menjadi langkah penting agar berbagai program bantuan sosial, termasuk layanan kesehatan gratis melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Banyak laporan yang masuk desilnya tertukar. Dampaknya orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan,” ujar Mas Dhito.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kediri tidak ingin ada warga yang benar-benar membutuhkan bantuan justru terkendala persoalan administrasi. Kesalahan pendataan dinilai dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap layanan dasar, terutama sektor kesehatan.
Bagi Mas Dhito, pelayanan kesehatan merupakan salah satu prioritas utama pemerintahannya. Karena itu, peningkatan mutu layanan di seluruh fasilitas kesehatan terus didorong, bersamaan dengan upaya mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) sebagai bentuk jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Pelayanan kesehatan hati-hati betul, jangan sampai ada unsur apalagi anggapan bahwa kita abai,” tegasnya.
Menanggapi laporan mengenai ketidaksesuaian data desil dengan kondisi riil di lapangan, Mas Dhito meminta adanya langkah perbaikan melalui pembaruan data yang lebih akurat. Menurutnya, kualitas data menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
“Data menjadi kata kunci dalam mengambil kebijakan walaupun sifatnya kita usulan. Usulan dari kita ke Kementerian Sosial kemudian Kementerian Sosial yang menentukan desilnya,” pungkasnya.
Melalui pengawasan yang lebih ketat dan pembaruan data secara berkala, Pemerintah Kabupaten Kediri berharap program bantuan sosial maupun layanan kesehatan dapat tersalurkan secara tepat sasaran, sehingga tidak ada masyarakat yang kehilangan haknya hanya karena kesalahan administrasi.
