KEDIRI — Sorotan terhadap penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Kediri mengemuka. Ketua DPC GRIB Jaya Kota Kediri, Basuki, menilai terdapat persoalan mendasar dalam perencanaan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. usai membaca pernyataan disampaikan pihak Pemerintah Kota melalui Sekretaris Bappeda, Tetuko Erwin Sukarno
Pernyataan tersebut disampaikan Basuki pada Senin (31/3), menyikapi beredarnya catatan sinopsis yang disebut-sebut disusun oleh anggota legislatif. Ia menilai, sejumlah temuan dalam dokumen tersebut cukup relevan dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, muncul kejanggalan ketika sejumlah indikator kinerja yang dinilai bermasalah justru diklasifikasikan dalam kategori “sangat tinggi”.
“Jika indikator yang bermasalah tetap diberi penilaian tinggi, publik tentu berhak mempertanyakan validitas dan kejujuran laporan tersebut,” ujarnya.
Basuki juga menyoroti penggunaan istilah efisiensi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya, kebijakan tersebut justru berdampak pada program-program yang menyentuh kelompok rentan, seperti anak putus sekolah maupun pencari kerja.
Selain itu, ia mengungkapkan adanya indikator kinerja yang tidak disertai data realisasi yang jelas, namun tetap ditampilkan seolah-olah berjalan sesuai target.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan distorsi dalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus melemahkan fungsi kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
Atas dasar itu, pihaknya mendesak Pemerintah Kota Kediri untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum optimal.
Di sisi lain, DPRD Kota Kediri juga diminta tidak hanya menjalankan fungsi formal dalam pembahasan LKPJ, tetapi melakukan pengawasan secara kritis dan komprehensif.
“LKPJ seharusnya menjadi cerminan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat, bukan sekadar laporan administratif yang terlihat baik di atas kertas,” tegasnya.
Basuki menambahkan, jika tidak ada perbaikan signifikan dalam tata kelola pelaporan dan kinerja, pihaknya siap mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk kontrol sosial.
Langkah tersebut, menurutnya, penting untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
