JAKARTA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas kembali ditegaskan melalui penandatanganan perjanjian penggunaan aset daerah untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, mewakili Bupati Hanindhito Himawan Pramana, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Sekolah Rakyat tahap pertama akan menempati Balai Pengembangan Kompetensi ASN (BPKASN) di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan. Aset ini mencakup lahan seluas 13.000 meter persegi lengkap dengan bangunan asrama dan ruang belajar.
Dalam keterangannya, Mbak Dewi, sapaan akrab Wakil Bupati, menyebut langkah ini sebagai wujud nyata sinergi antara Pemkab Kediri dan Kementerian Sosial dalam menjawab kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Pesan dari Pak Menteri Sosial sangat menyentuh memuliakan anak-anak kurang mampu lewat akses pendidikan yang layak. Ini adalah bagian dari gerakan bersama untuk membuka jalan masa depan yang lebih cerah,” ujarnya.
Berita Terkait
Dengan fasilitas yang memadai, Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi ruang tumbuh bagi 100 siswa SMA yang akan menempuh pendidikan gratis dan berkualitas. Mbak Dewi pun berharap, ke depan mereka menjadi generasi mandiri dan membawa perubahan positif bagi keluarganya.
“Mereka adalah harapan. Jika berhasil, mereka bukan hanya mengubah nasib sendiri, tapi juga mengangkat derajat keluarganya melalui pendidikan,” imbuhnya.
Empat Rombel dan Guru Berkualitas
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Ariyanto, menambahkan bahwa para siswa nantinya akan dibagi ke dalam empat rombongan belajar (rombel), masing-masing terdiri dari 25 siswa. Untuk mendukung proses belajar, sebanyak 17 guru telah disiapkan. Sementara tenaga kependidikan, seperti bendahara dan operator sekolah, masih dalam proses perekrutan.
Namun, penggunaan aset BPKASN bersifat sementara. Pemkab Kediri telah merencanakan pembangunan gedung permanen khusus untuk Sekolah Rakyat di Desa Ploso Kidul, Kecamatan Plosoklaten.
“Begitu bangunan baru selesai, operasional Sekolah Rakyat akan segera dipindahkan ke sana,” pungkas Ariyanto.
Langkah ini memperkuat komitmen Pemkab Kediri dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sebuah gerakan kolaboratif yang menyatukan aset daerah, kebijakan sosial, dan semangat perubahan demi masa depan generasi muda yang lebih baik. (*)
