KEDIRI – Wacana pembangunan Pasar Mrican yang sempat mencuat di era Wali Kota Abdullah Abu Bakar kembali menjadi sorotan. Hingga kini, tidak ada kepastian dari Pemerintah Kota Kediri terkait kelanjutan proyek yang sudah lama dinantikan warga tersebut. Padahal, tuntutan untuk penataan pasar yang lebih modern dan tertib semakin kuat.
Ketua LPMK Mrican, Winarno Trisno, mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 lalu, Dinas PUPR Bidang Cipta Karya sempat melakukan survei dan menyusun rencana pembangunan pasar. Lokasi yang diusulkan berada di timur Puskesmas Mrican, di atas lahan yang sebelumnya direncanakan menjadi lapangan. Namun, rencana itu batal.
“Tidak ada konfirmasi dengan pedagang maupun kami dari LPMK. Pedagang merasa lokasi tersebut tidak strategis dan aksesnya sulit dijangkau,” ujar Winarno, Sabtu (31/05), saat ditemui di area pasar.
Pembatalan itu, kata Winarno, muncul setelah LPMK bersama para pedagang menyampaikan keberatan mereka ke Dinas PUPR. Bahkan warga menggelar musyawarah yang turut dihadiri anggota DPRD Kota Kediri, Pujiono, yang juga warga setempat.
Akhirnya, diputuskan pasar akan dipindah ke sisi selatan, di atas lahan seluas sekitar dua hektare milik Pemkot Kediri. Namun, meski relokasi sudah disepakati, Winarno mengaku belum melihat adanya langkah konkret dari pemerintah.
“Survei terakhir tidak menghasilkan keputusan apa pun. Tahun 2025 semestinya sudah masuk tahap pembangunan, tapi sampai sekarang belum ada progres,” ujarnya.
Kondisi Pasar Mrican saat ini disebut sangat memprihatinkan. Banyak pedagang memilih menggelar dagangan di trotoar dan pinggir jalan demi menarik pembeli, sementara bangunan pasar justru sepi.
Rianti, salah satu pedagang, mengungkapkan betapa lesunya aktivitas di dalam pasar.
“Pasar tutup jam 8 pagi karena nggak ada pembeli. Yang ramai justru di luar, terutama dini hari antara jam 1 sampai jam 3. Itu pun bukan orang sini, pedagang Mrican baru jualan jam 4 pagi,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti buruknya fasilitas pasar. “Selokannya sering jebol, bocor terus. Kalau hujan, tambah sepi. Pedagang malas masuk karena kondisinya begitu. Sementara yang jualan di trotoar tidak jelas legalitasnya. Katanya sih dapat izin dari PD Pasar, tapi nggak tahu bener atau nggak,” tambahnya.
Keberadaan pedagang liar di trotoar tak hanya merusak estetika kota, tapi juga menimbulkan kemacetan, apalagi saat jam sibuk pagi hari.
“Sering ada yang nyebrang mendadak. Bahaya sekali. Kami cuma ingin pasar ditata dengan layak, jangan dibiarkan semrawut seperti ini,” tegasnya.
Ketua LPMK ini menegaskan, jika warga Mrican sangat berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan pasar modern. Selain untuk mengurai kemacetan dan merapikan kawasan, pasar modern diyakini bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi yang lebih sehat dan produktif.
“Kalau pasar modern dibangun di sisi selatan, pedagang tak lagi jualan di jalan, kota pun jadi lebih rapi. Kami harap pemerintah jangan hanya berhenti di wacana,” tandasnya.
Rencananya, area aset milik Pemkot Kediri tersebut tidak hanya untuk pasar, tapi juga akan menjadi pusat kegiatan UMKM. Namun, rencana itu pun masih sebatas janji tanpa kejelasan. Dia pun berharap, seiring tongkat kepemimpinan beralih ke Wali Kota Vinanda Prameswati, harapan tersebut terwujud.
“Semoga Mbak Wali mampu mewujudkan harapan warga Mrican, tidak seperti wali kota sebelumnya cuma janji,” imbuhnya.
jurnalis : Neha Hasna MaknunaBagikan Berita :
