KEDIRI – Aksi massa digelar LSM Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) menyoroti keberadaan hiburan malam dan kepemilikan lahan tanah lapang di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG). Dengan membawa sound system, Jumat (10/03), mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam orasinya, meminta Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menunjukkan ketegasan terkait pengawasan segala bentuk kegiatan di Kabupaten Kediri.
“Hari ini saya sebenarnya bosan ngomong SLG. Kemarin kita dikirimi surat resmi dari oknum tapi ternyata dia yang mem-back up di situ. Kami masyarakat Kediri yang kita dengar CBD, namun faktanya banyak bakul pentol. Kita ingin tahu milik siapa lahan itu. Saya ingin jawaban pasti, saya mohon kepada Mas Bup (Bupati, red),” ucap Siti Isminah, salah satu peserta aksi saat orasi.
Imam, Ketua LSM Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) sekaligus koordinator aksi menyampaikan. Bahwa aksi ini tidak mempermasalahkan kegiatan Pameran UMKM Jadul saat ini berlangsung. “Yang kita pertanyakan kegiatan berada di dalam lapangan. Setelah kemarin kita investigasi ternyata itu kita anggap ilegal. Kedua, ada kepentingan sekelompok orang atau oknum menyusup ke acara Mas Bup. Kita sudah sharing ke kapolres terkait ijin keramaian dan wahana ternyata bodong. Ketiga, kami sebenarnya mau ngecek sendiri kepemilikan lahan dan apakah ada penyerapan anggaran untuk PAD,” ucap Imam.
Perwakilan aksi kemudian diterima Sukadi, Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat mewakili Bupati Kediri, didampingi plt Kasatpol PP, Sunar Utomo dan Staf Ahli Bupati, M. Kaleb. Disampaikan Sukadi, bahwa Mas Bup telah memiliki program tersentral bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan SLG.
“Mas Bup telah menyiapkan sentral bagi PKL berada di Barat Polsek Ngasem, saat ini mempersiapkan fasilitas pendukung. Bahwa disetiap forum, Bupati selalu menyampaikan ingin mensejahterakan warga di Kabupaten Kediri. Bahkan kemarin saat Musrenbang belu menegaskan angka kemiskinan masih di atas rata-rata ditetapkan Pemerintah Provinsi,” ucap Sukadi dihadapan perwakilan aksi.
Sukadi membenarkan bahwa di kawasan SLG, ada yang menjadi aset pemerintah daerah. “Ada beberapa aset yang memang miliknya pemerintah daerah dan ada aset yang bukan milik pemda. Bila ada kegiatan di sana disusupi kegiatan tidak berijin, tolong Satpol PP ditindaklanjuti. Terkait maraknya miras di kawasan SLG, dalam Ramadhan nanti terkait prostitusi dan karaoke untuk ditutup H-1 dan H+5. Tolong saat operasi, ajak teman-teman media agar ada kontrol. Senin SKPD akan saya rapatkan di sini, nanti kami menyampaikan Rabu ke teman-teman,” jelasnya.
Dikonfirmasi usai pertemuan, Imam menerangkanya, tuntutan aksi ini, adanya kegiatan ilegal ini diduga ada oknum ASN yang mem-back up dan tanpa sepengetahuan Mas Bup. “Diduga ada oknum PNS yang mem-backup dan ini Mas Bup tidak mengetahui. Jangan sampai agendanya menyelenggarakan UMKM Jadul disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memperkaya sekelompok atau segelintir orang,” tegasnya.
Jurnalis : Kintan Kinari Astuti Editor : Nanang Priyo BasukiBagikan Berita :
