KEDIRI – Sebanyak 78 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kediri telah beroperasi. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, koperasi tersebut diproyeksikan sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan berbagai barang bersubsidi kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menyatakan dukungannya terhadap program strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan ialah membantu penyediaan lahan untuk pembangunan gerai KDKMP.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan, keberadaan koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan bukan untuk menyaingi usaha milik masyarakat. Sebaliknya, koperasi itu diarahkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terhadap barang bersubsidi dapat terpenuhi melalui jalur distribusi resmi.
Barang yang dimaksud antara lain elpiji 3 kilogram, pupuk bersubsidi, serta kebutuhan pokok lainnya.
“Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini,” kata Hanindhito saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional KDKMP Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kamis (15/10).
Selain menjadi saluran distribusi barang bersubsidi, KDKMP juga direncanakan berperan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah. Koperasi tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan layanan perbankan serta dukungan permodalan usaha melalui program PNM Mekaar yang menawarkan pembiayaan dengan bunga ringan.
Pemkab Kediri Periksa Kelengkapan Perizinan
Dari total 344 desa dan kelurahan di Kabupaten Kediri, sebanyak 343 gerai KDKMP dilaporkan telah terbangun. Adapun 78 gerai di antaranya telah beroperasi.
Hanindhito menekankan bahwa pembangunan gerai tidak cukup hanya dilihat dari sisi fisik. Pemerintah daerah juga memastikan aspek perizinan dan kelayakan bangunan terpenuhi, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Menurutnya, ketertiban administrasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat tersebut.
“Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti,” ujarnya.
Koperasi Juga Bakal Menjadi Pembeli Hasil Panen Petani
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap keberadaan KDKMP dapat memperbaiki mekanisme distribusi bantuan dan barang bersubsidi. Dengan penyaluran melalui jalur yang terorganisasi, potensi kebocoran diharapkan dapat ditekan sehingga bantuan diterima masyarakat yang berhak.
Zulkifli menjelaskan, fungsi koperasi Merah Putih tidak terbatas pada penyaluran bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), maupun barang bersubsidi. Koperasi tersebut juga dirancang menjadi offtaker atau pihak yang membeli hasil produksi masyarakat desa.
Salah satu komoditas yang disorot ialah gabah petani. Apabila harga jual gabah berada di bawah Rp6.500 per kilogram sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah, koperasi disebut akan berperan sebagai pembeli.
“Ini semualah yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju dan berkembang,” kata Zulkifli.
Melalui skema tersebut, KDKMP diharapkan dapat memperkuat distribusi bantuan pemerintah sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi desa. Namun, realisasi berbagai fungsi tersebut akan bergantung pada kesiapan operasional koperasi dan pelaksanaan mekanisme distribusi yang ditetapkan pemerintah. (adv)
