KEDIRI – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Antox Prapungka Jaya mendukung sikap tegas dilakukan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana terkait pembangunan fisik layanan umum. Usai digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR. Tidak puas atas materi pemaparan disampaikan, politisi Partai NasDem ini melakukan sidak ke lokasi.
“Alasan Dinas PUPR hingga September 2022, anggaran belanja konstruksi dan jasa konsultasi, baru terserap 30 persen. Alasannya pihak rekanan hanya minta uang muka dan pelunasan setelah pekerjaan selesai. Namun faktanya pekerjaan tidak sesuai dengan laporan, bahkan sisa proyek lama turut diklaimkan dalam laporan,” jelas Antox Prapungka Jaya saat dikonfirmasi Selasa (18/10).
Dari empat proyek kini sedang berjalan, Pembangunan Jembatan Ngadi Mojo, Pembangunan Jembatan Gedangsewu, Peningkatan Jalan Ruas Tiron Banyakan dan Peningkatan Jalan Ruas Manggis Ngancar. Antox Prapungka jaya menyoroti ruas Jalan Tiron dianggap tidak maksimal.
“Pembangunannya lambat, hasil garapan tidak berkualitas serta sisa proyek lama dipergunakan. Alasan mereka, terkendala banyaknya utilitas dan pohon di lokasi pekerjaan. Bila tidak mau bongkar lalu diperbaiki, sebaiknya dihentikan saja proyeknya. Ini jelas-jelas indikasi mau korupsi kualitas pekerjaan,” jelasnya.
Dalam RDP, Kepala Dinas PUPR, Ir. Irwan Candra menyampaikan tiga alasan. Diantaranya, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sudah disusun berdasarkan harga pasar terbaru. Namun penawaran dari rekanan turun sampai 80% dari HPS. Hal tersebut mengakibatkan perlunya pengawasan ekstra pada pekerjaan.
Alasan kedua, kurang ketatnya pengawasan dari tim konsultan pengawas di lapangan, sehingga staf Dinas PUPR harus turun ke lapangan sendiri. Alasan terakhir, pada awal pengerjaan, rekanan hanya meminta uang muka pekerjaan dan langsung meminta pelunasan pada akhir pekerjaan tanpa melalui proses termin. Sehingga serapan anggaran terakumulasi di akhir
Perlu diketahui proyek ruas jalan Tiron Banyakan ini dikerjakan CV. Mutiara Karya, beralamat Jalan Pahlawan III/19 Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. “Silahkan dicek datanya, dari nilai HPS paket Rp. 9.828.670.306,00, dia berani mengerjakan senilai Rp. 8.125.833.413,00. Namun fakta di lapangan bagaimana? Pegawasannya seperti apa?,” tegas Ketua Komisi III.
Editor : Nanang Priyo Basuki
