JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026). Surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah menerima surat pengunduran diri Gibran di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo menyatakan menerima keputusan tersebut dengan berat hati dan menilai langkah yang diambil Gibran sebagai sikap kesatria serta bentuk tanggung jawab.
Sementara itu, proses penyerahan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR berlangsung singkat. Gibran tiba di Gedung DPR/MPR sekitar pukul 11.15 WIB dan menyerahkan surat tersebut sekitar pukul 11.20 WIB.
Setelah menyelesaikan proses administrasi, Gibran langsung meninggalkan gedung parlemen. Ia tercatat keluar dari kompleks DPR/MPR sekitar pukul 11.36 WIB.
dikutip dari sejumlah media, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri tersebut.
“Mas Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR,” ujar Muzani di hadapan awak media.
Ia juga memastikan bahwa surat dengan isi serupa telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Surat yang sama juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo,” tambahnya.
Menurut Muzani, dalam surat tersebut Gibran turut meminta pimpinan MPR agar segera memproses pengunduran dirinya sesuai mekanisme yang berlaku.
Isi Surat Pengunduran Diri Gibran
Di hadapan wartawan, Ahmad Muzani kemudian membacakan petikan surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.
Dalam surat tersebut, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Berikut petikan isi surat tersebut:
“Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI atas permintaan sendiri.
Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari saya sendiri.”
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam surat yang diserahkan Gibran kepada pimpinan MPR.
Namun, ketika ditanya apakah Gibran mencantumkan alasan spesifik di balik keputusannya, Muzani menegaskan bahwa surat tersebut tidak memuat penjelasan mengenai hal itu.
“Tidak ada alasan yang disebutkan di situ,” kata Muzani.
Pengunduran Diri di Tengah Dinamika Politik
Pengajuan pengunduran diri Gibran ini terjadi di tengah berkembangnya dinamika politik dan polemik terkait dokumen pendidikan atau ijazah yang turut menjadi perhatian publik.
Persoalan tersebut dikaitkan dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Meski demikian, berdasarkan keterangan Ketua MPR Ahmad Muzani, alasan terkait polemik tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit dalam surat pengunduran diri Gibran.
Jika proses pengunduran diri ini berlanjut sesuai mekanisme ketatanegaraan, keputusan tersebut akan menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan politik Indonesia.
Gibran sendiri tercatat berpotensi menjadi wakil presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang mengundurkan diri dari jabatannya.
Perkembangan selanjutnya terkait proses pengunduran diri tersebut kini menjadi perhatian publik, terutama mengenai mekanisme konstitusional yang harus ditempuh oleh lembaga negara terkait.
