KEDIRI – Gabungan LSM Saroja, GMBI, SAPMA Pemuda Pancasila Kota Kediri serta aktifis lainnya di Kediri, turun ke jalan. Menyampaikan pesan kepada seluruh kepala satuan kerja di Pemerintah Kota Kediri serta seluruh warga Kota Kediri. Agar berani menolak segala bentuk aksi grandong getuk lindri dilakukan oknum LSM, hanya bertujuan meminta uang.
Disampaikan Supriyo, bahwa dirinya sempat melakukan penelitian dan mendapati data. Kehadiran lembaga masyarakat seharusnya sebagai kontrol sosial, justru terlibat dari terjadinya kasus korupsi. Kenapa disebut mereka getuk lindri, karena tidak lepas hanya main gertak.
“Kehadiran Saroja didirikan tahun 2018, untuk membongkar kasus korupsi di Kota Kediri. Sebenarnya saya berusaha diam, karena ini tahun politik. Namun ada gerakan berlagak anti korupsi dilakukan oknum LSM dengan modus mengajukan dumas ke penegak hukum. Kemudian tidak satupun diangkat menjadi temua kasus korupsi,” jelasnya.
Supriyo meminta kepada semua satuan kerja, agar tidak melakukan kegiatan fiktif berujung untuk nyangoni oknum LSM. “Kami mendapat info, ada kasus gerandong di Dinas Kesehatan. Dimana diduga 4 oknum kelompok LSM berbeda meminta uang berkisar 30 juta hingga 50 juta,” ucapnya.
Ini modusnya, jelasnya, sama dengan kasus pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri. Kini ditangani Polda Jatim. “Mohon hati-hati kepada seluruh NGO dan teman media, bahwa data anda ada di Polda Jatim. Kita tidak tahu kapan, akan dilakukan OTT, hanya menunggu nasib baik atau apes,” tegasnya.
Sebelum menggelar aksi di Dinas Kesehatan, Selasa (28/05). Gabungan tiga kekuatan massa ini menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Perwakilan mereka kemudian diterima Nurngali selaku Kasi Pidsus.
“Kehadiran mereka istilahnya justru memberi support kami. Memang ada beberapa LSM yang ngadu kesini terkait perkara korupsi. Namun setiap laporan, kita tidak asal menindaklanjuti, harus kita verifikasi dulu,” jelasnya.
Nurngali menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan OTT, jika memiliki bukti cukup dan ada informasi dari pihak pelapor bila terjadi kasus pemerasan. “Jika ada info A1, kita bisa dan kita punya kewenangan OTT,” terangnya.
Sementara M. Baidowi selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kediri menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran perwakilan tiga kelompok massa. “Tidak benar terjadi kasus pemerasan. Namun dengan bentuk dukungan diberikan, justru menjadikan kami akan melakukan pelayanan terbaik di bidang kesehatan untuk warga Kota Kediri,” jelasnya.
Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kota Kediri, Bagus Romadhon, Ketua GMBI Distrik Kediri Raya Indra Eka Januar, serta tokoh LSM Senior Khoirul Anam dan Arif Fatikunanda juga Heri Gitet selaku pengurus MPO Pemuda Pancasila Kota Kediri, menyatakan siap mengawal roda pemerintahan di Kota Kediri anti premanisme.
“Saya sering mendengar ada aduan ke Kejaksaan, ternyata berujung minta uang ke sejumlah kepala dinas. Mereka para oknum ini dengan sengaja dan terencana mencari – cari kesalahan. Inilah menjadi keprihatian kami dalam aksi ini, untuk semua kepala dinas harus berani menolak segala bentuk cara-cara premanisme,” tegas Bagus Romadhon.
Jurnalis : Sigit Cahya Setiawan Editor : Nanang Priyo Basuki
