KEDIRI – Sejarah mencatat seiring kepemimpinan Eko Lukmono sebagai Kasatpol PP Pemerintah Kota Kediri. Dikenal humanis, dipaksa untuk turun dari jabatannya oleh pasukan jaranan. Lalu ada apakah sebenarnya terjadi di internal pasukan penegak perda ini.
Puluhan seniman jaranan mengatasnamakan Aliansi Seniman Kediri, mendatangi Mako Satpol PP pada Selasa (16/11). Kehadiran mereka sebagai bentuk protes kepada Eko Lukmono dianggap tebang pilih dalam penegakan aturan. Selain itu, juga disertakan dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19 serta terima upeti dari pengusaha minuman keras
“Kami datang memohon pencopotan Kasatpol karena arogansi. Apabila tidak dicopot kami akan turun bersama PKL pada Minggu depan di Balai Kota. Saat kami tampil di Lapangan Ketami kemudian bertemu di DPRD. Membuktikan dia menghadapi pelaku seni dengan tidak humanis. Seharusnya diberi pengarahan dan didampingi,” ucap Muhammad Hanif, koordinator aksi
Bila kemudian satu Minggu tidak turun, imbuh Hanif, nenunjukkan pemerintah kota tidak komitmen dalam mewujudkan ekonomi bangkit. “Kami mendapat dukungan baik dari Pak Kapolres Kediri Kota dan Pak Dandim. Namun justru dengan Kasatpol PP, kami merasa dikucilkan. Padahal dulu bersama saat menjadi lurah dan camat,” imbuhnya.
Menyikapi aksi ini Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Ferry Djatmiko berjanji akan menyampaikan aspirasi ini kepada pimpinan. “Dulur-dulur seniman ingin kembali bergairah. Akan kami sampaikan kepada pimpinan juga kepada Disbudparpora untuk nenghidupkan seniman jaranan,” jelas Ferry Djatmiko.
Terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Covid dan menerima upeti pengusaha miras, menurutnya masih sebatas praduga. “Namun tetap akan kami sampaikan berjenjang kepada Bapak Sekda dan Bapak Wali Kota,” jelasnya, kini menjabat Plh. Kasatpol PP menggantikan Eko Lukmono kini tengah Diklat Penyidikan hingga akhir tahun.
