KEDIRI – Dugaan praktik penjualan pupuk bersubsidi jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) mencuat di Kota Kediri, Jawa Timur. Sejumlah petani dilaporkan harus membeli pupuk dengan harga mencapai Rp130 ribu hingga Rp140 ribu, padahal harga yang disebut sesuai ketentuan berada di kisaran Rp90 ribu.
Persoalan tersebut memicu aksi demonstrasi yang digelar LSM Aliansi Gerakan Garda Nusantara di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), kemudian berlanjut ke Balai Kota Kediri, Rabu (11/11).
Dalam aksinya, massa mendesak Pemerintah Kota Kediri memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Mereka juga meminta DKPP membuka data Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang tersebar di wilayah Kota Kediri.
Koordinator lapangan aksi, Andik Harianto, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak pengaduan petani terkait harga pupuk bersubsidi yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Menurut Andik, berdasarkan informasi dan temuan yang diterima pihaknya, pupuk yang semestinya dijual sekitar Rp90 ribu justru ditemukan ditawarkan dengan harga Rp130 ribu hingga Rp140 ribu.
“Kami mendapatkan keluhan dari masyarakat dan meminta klarifikasi dinas. Kami juga meminta daftar gapoktan se-Kota Kediri. Apakah benar ada orangnya atau hanya menggunakan KTP,” kata Andik.
Tak hanya persoalan harga, Andik juga menyoroti dugaan praktik pengalihan pembelian pupuk oleh sejumlah pedagang. Petani yang mendatangi salah satu kios disebut kerap mendapat informasi bahwa stok pupuk sedang kosong.
Namun, petani kemudian diarahkan untuk membeli pupuk di kios lain dengan harga yang lebih tinggi.
Andik menilai kondisi tersebut mengindikasikan perlunya pengawasan lebih serius terhadap rantai distribusi pupuk bersubsidi. Dia meminta pemerintah menindak tegas apabila ditemukan pihak yang memanfaatkan distribusi pupuk subsidi untuk memperoleh keuntungan tidak wajar.
Dia mengakui adanya biaya tambahan dalam proses penyaluran pupuk masih dapat dipahami selama nilainya masuk akal dan memiliki alasan yang jelas.
“Kalau selisih Rp5 ribu sampai Rp10 ribu mungkin masih bisa ditoleransi karena ada faktor kemanusiaan, misalnya barang harus digeser ke tempat petani. Tetapi kalau selisihnya Rp20 ribu, Rp30 ribu, Rp40 ribu, bahkan Rp50 ribu atau lebih, uangnya ke mana? Ini yang perlu kita luruskan,” tegasnya.
Andik menyebut dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas HET tersebut ditemukan di wilayah Dandangan. Pihaknya memastikan akan terus mengawal persoalan ini sampai pemerintah daerah mengambil langkah konkret.
DKPP Kediri: Belum Ditemukan Penjualan di Atas HET
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala DKPP Kota Kediri, Arief Cholisuddin, menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap laporan maupun masukan dari masyarakat.
Dia memastikan informasi yang disampaikan LSM akan menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti melalui pengecekan langsung di lapangan.
Menurut Arief, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi membutuhkan keterlibatan masyarakat. Sebab, pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang terjadi tanpa adanya informasi dari pihak yang bersentuhan langsung dengan distribusi pupuk.
“Prinsipnya pemerintah itu terbuka. Ketika ada masukan, kita terima kemudian kita cross-check. Dari pemerintah tidak mungkin bisa mengetahui segalanya tanpa adanya informasi dan partisipasi masyarakat,” jelas Arief.
Meski demikian, berdasarkan pemeriksaan sementara terhadap tiga Gapoktan, DKPP mengaku belum menemukan kios yang menjual pupuk bersubsidi melebihi HET.
Arief menjelaskan, tambahan biaya yang dikeluarkan petani diduga berkaitan dengan ongkos transportasi maupun iuran kelompok tani.
Dia menyebut iuran tersebut merupakan kesepakatan internal anggota kelompok untuk menunjang kebutuhan operasional organisasi, sehingga tidak termasuk dalam harga jual pupuk.
“Potret kami di lapangan seperti itu. Dari hasil cross-check terhadap tiga gapoktan, secara umum polanya sama, tidak ada penjualan pupuk di atas HET. Kalau ada uang lebih yang dikeluarkan anggota kelompok tani, itu berupa iuran,” paparnya.
Arief mengungkapkan, Kota Kediri saat ini memiliki 62 Gapoktan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan DKPP sejauh ini baru menjangkau tiga Gapoktan, termasuk satu di antaranya yang menjadi bagian dari laporan LSM.
Terkait ketersediaan pupuk, Arief menyampaikan bahwa berdasarkan pengamatan sementara, distribusi pupuk bersubsidi di Kota Kediri relatif berjalan lancar. Kalaupun terjadi kekosongan stok, menurut dia, kondisi tersebut umumnya hanya berlangsung satu hingga dua hari.
“Sejauh ini pengamatan di lapangan distribusi pupuk bersubsidi lancar. Kalaupun kosong itu hanya satu sampai dua hari,” ungkapnya.
Perbedaan Temuan Jadi Tantangan Pengawasan
Perbedaan informasi antara laporan LSM dan hasil pemeriksaan sementara DKPP menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Kediri.
Di satu sisi, LSM mengaku menerima keluhan petani mengenai dugaan harga pupuk bersubsidi yang melampaui HET. Di sisi lain, DKPP menyatakan belum menemukan praktik penjualan di atas ketentuan berdasarkan pemeriksaan terhadap tiga Gapoktan.
Dengan jumlah 62 Gapoktan yang tersebar di Kota Kediri, pemeriksaan terhadap tiga kelompok tani tentu belum menggambarkan keseluruhan kondisi distribusi pupuk bersubsidi.
Karena itu, penelusuran lebih menyeluruh diperlukan untuk memastikan kebenaran laporan masyarakat sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya biaya tambahan atau praktik penjualan yang tidak sesuai aturan.
Transparansi data Gapoktan, keterbukaan informasi harga, serta pengawasan terhadap kios dan jalur distribusi menjadi langkah penting agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima petani sesuai ketentuan.
Pasalnya, pupuk bersubsidi merupakan salah satu kebutuhan penting sektor pertanian. Jangan sampai program bantuan pemerintah yang ditujukan untuk meringankan beban petani justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya pengawasan distribusi.
jurnalis : Sigit Cahya Setyawan
