KEDIRI – Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam pengelolaan dana partisipasi masyarakat di lingkungan pendidikan. Untuk memastikan kontribusi orang tua dan masyarakat berjalan sesuai koridor hukum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menggelar penyuluhan hukum bertajuk Sinergi Hukum untuk Masyarakat Lebih Sejahtera di Aula SMKN 1 Ngasem, Kabupaten Kediri, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi bagi kepala sekolah dan pengurus komite untuk memahami ketentuan hukum sekaligus memperkuat tata kelola dana partisipasi masyarakat sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Ismaya Hera Wardanie, beserta jajaran, serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Kediri, Adi Prayitno. Peserta penyuluhan terdiri atas para kepala sekolah, ketua komite, dan bendahara komite dari berbagai sekolah di Kabupaten Kediri.
Dalam pemaparannya, Ismaya menegaskan bahwa komite sekolah memiliki posisi strategis dalam mendorong kemajuan dunia pendidikan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengingat pemerintah belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan pengembangan sekolah.
Oleh sebab itu, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Namun, partisipasi tersebut harus dilandasi pemahaman hukum, tata kelola yang baik, serta tanggung jawab bersama.
Ismaya menjelaskan, terdapat empat peran utama komite sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai komite sekolah, yakni sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas, dan mediator.
Dalam fungsi pemberi pertimbangan, komite sekolah dapat menyampaikan masukan terhadap penyusunan program kerja, kebijakan pendidikan, hingga pengembangan sarana dan prasarana. Sementara sebagai pendukung, komite dapat berkontribusi melalui tenaga, pemikiran, keahlian, maupun penggalangan dana untuk menunjang kebutuhan pendidikan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, komite juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangannya. Adapun sebagai mediator, komite menjadi jembatan komunikasi antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat, termasuk dalam menyalurkan aspirasi serta membantu penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan pendidikan.
Lebih dari sekadar wadah partisipasi, Ismaya menilai komite sekolah juga memiliki peran penting dalam membangun komunikasi yang terbuka antara sekolah, orang tua, dan peserta didik. Melalui komunikasi tersebut, berbagai persoalan, termasuk potensi ancaman terhadap keselamatan anak, diharapkan dapat terdeteksi dan ditangani secara tepat.
Ia berharap seluruh pengurus komite mampu menjaga kepercayaan yang diberikan para orang tua dengan menjalankan amanah secara profesional dan bertanggung jawab. Dukungan orang tua pun menjadi unsur penting agar kontribusi masyarakat benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan siswa.
“Bagi pengurus komite, tentunya harapan saya bisa melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh para orang tua untuk mengelola atau untuk memberikan peran serta yang baik kepada sekolah. Tetapi juga saya berpesan kepada para orang tua, karena tujuan dari komite itu adalah mendukung peningkatan mutu sekolah yang artinya di dalamnya itu adalah ada anak-anak kita yang akan ikut meningkat mutunya apabila orang tuanya itu berperan dengan baik,” ujarnya.
Ismaya menambahkan, penyuluhan hukum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan, khususnya melalui bidang intelijen, dalam memberikan penerangan dan edukasi hukum kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Kejari Kabupaten Kediri berupaya memperluas pemahaman para pemangku kepentingan pendidikan, terutama kepala sekolah, ketua komite, dan bendahara, mengenai batasan kewenangan serta tanggung jawab dalam pengelolaan dana partisipasi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Kediri, Adi Prayitno, menyampaikan bahwa pengelolaan dana partisipasi masyarakat di sekolah-sekolah Kabupaten Kediri selama ini telah mendapatkan pengawasan secara berkala.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Inspektorat secara rutin melakukan audit setiap tahun. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan pembinaan apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki.
“Untuk pengelolaan, sudah bagus, karena setiap tahun rutin dari Pemkab maupun dari Inspektorat turun untuk mengaudit, dan juga di situ manakala ada temuan-temuan, ada pembinaan-pembinaan,” ungkapnya.
Ia menilai penyuluhan hukum yang digelar Kejari Kabupaten Kediri menjadi langkah preventif yang penting. Edukasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman pengurus komite dan bendahara agar setiap pelaksanaan tugas maupun pengelolaan dana tetap berada dalam koridor aturan.
Pada akhirnya, partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan bukan semata-mata tentang besarnya kontribusi yang diberikan, melainkan juga mengenai bagaimana kepercayaan itu dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Dengan pemahaman hukum yang semakin baik, pengelolaan yang transparan, serta sinergi antara sekolah, komite, dan orang tua, kontribusi masyarakat diharapkan menjadi kekuatan bersama dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas di Kabupaten Kediri.
Jurnalis: Adinda Amelia – Sigit Cahya Setyawan
