KEDIRI — KONI Kota Kediri mengadukan minimnya alokasi anggaran olahraga dari APBD kepada DPRD Kota Kediri. Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp21 miliar, KONI hanya menerima Rp6 miliar, termasuk tambahan Rp1 miliar hasil kebijakan dewan.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kota Kediri, Rabu (13/5). Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD serta jajaran pengurus KONI Kota Kediri.
Dalam forum itu, Firdaus menegaskan DPRD tetap membuka ruang dialog bagi KONI untuk menyampaikan kebutuhan pembinaan olahraga. Namun, menurutnya, pembahasan anggaran tidak bisa diputuskan tanpa melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebagai pihak pengambil kebijakan.
“Siang ini memang belum ada rekomendasi. Tetapi aspirasi dari KONI akan kami agendakan kembali pada Juni mendatang bersama dinas terkait agar pembahasannya lebih komprehensif,” kata Firdaus.
Ketidakhadiran Kepala Disbudparpora Kota Kediri, Bambang Priambodo, turut menjadi perhatian dalam audiensi tersebut. Meski demikian, DPRD menerima alasan ketidakhadiran karena yang bersangkutan mendapat penugasan mendadak dari Wali Kota Kediri terkait agenda Dekranasda sehingga diwakilkan oleh jajaran dinas.
Firdaus memastikan berbagai kebutuhan KONI tetap akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD. Ia juga meminta KONI lebih aktif melaporkan perkembangan prestasi olahraga secara berkala agar dapat menjadi bahan evaluasi dan pengawasan legislatif.
Senada, anggota DPRD Kota Kediri dari Fraksi PDI Perjuangan, Soedjoko Adi Poerwanto, menilai pembahasan anggaran sebaiknya dilakukan ulang dengan melibatkan Disbudparpora melalui Komisi B DPRD Kota Kediri.
Menurutnya, langkah itu penting agar tidak muncul perbedaan persepsi antara DPRD, dinas, dan KONI dalam menentukan arah kebijakan anggaran olahraga.
“Pembahasan ulang bersama Disbudparpora melalui Komisi B penting dilakukan supaya seluruh informasi yang diterima DPRD bisa disinkronkan sebelum menghasilkan keputusan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KONI Kota Kediri, Eko Agus Koko, mengatakan audiensi digelar untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penggunaan anggaran pembinaan olahraga yang selama ini diterima KONI.
Ia menyebut pihaknya ingin menunjukkan capaian prestasi atlet Kota Kediri sekaligus kebutuhan anggaran untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2027 di Surabaya.
“Kami ingin DPRD mengetahui secara detail penggunaan anggaran dan capaian prestasi olahraga. Harapannya, itu bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi anggaran berikutnya,” kata Eko.
Terkait minimnya anggaran ini, kabar dari sejumlah pejabat di Pemkot Kediri, selain dampak efisiensi anggaran juga terkait kasus korupsi Dana Hibah KONI sebesar 10 miliar, dimana tiga pengurus KONI saat itu, kini telah dijatuhi hukuman dan mendekam di Lapas.
