KEDIRI — Perbedaan sudut pandang antara masyarakat dan tenaga medis mengenai kondisi kegawatdaruratan masih menjadi pekerjaan rumah dalam pelayanan kesehatan di Kota Kediri. Tak jarang warga datang ke instalasi gawat darurat dengan keyakinan bahwa kondisinya darurat, padahal secara medis belum memenuhi kriteria.
Menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kota Kediri meluncurkan Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang dibiayai melalui APBD, Rabu (18/2) di RSUD Kilisuci, guna memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh layanan kesehatan tanpa risiko penolakan pasien.
Program itu dikembangkan melalui sistem Sehati—Sistem Elektronik Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Kediri. Melalui Sehati, pemerintah memberi kepastian pembiayaan bagi warga kategori desil 1 hingga 5.
Kehadirannya diharapkan menjadi jembatan yang memudahkan masyarakat mengakses layanan medis, terutama saat membutuhkan rujukan ke rumah sakit.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menegaskan bahwa Sehati lahir dari kebutuhan nyata masyarakat yang selama ini kerap mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan.
Ia menilai masih banyak warga belum memahami alur layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, sehingga sering ragu menentukan langkah pengobatan yang tepat.
“Program ini hadir untuk memperluas akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat desil 1 sampai 5, agar dapat memperoleh layanan di rumah sakit mitra yang telah bekerja sama,” ujarnya.
Menurut Vinanda, pemerintah ingin memastikan setiap warga mendapat pelayanan cepat, tepat, dan manusiawi, tanpa dibayangi kekhawatiran biaya. Sistem yang tertata dan transparan diharapkan menjadi pelita harapan bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis.
Selain membuka akses, Sehati juga memperkuat pendataan dan pengawasan. Seluruh proses, mulai dari identitas pasien, jenis penyakit, hingga klaim pembiayaan, tercatat secara digital.
Mekanisme ini memudahkan pemerintah dan rumah sakit mengontrol penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan akuntabel.
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dwi Sunaryati, menjelaskan bahwa perbedaan persepsi tentang kegawatdaruratan masih sering memicu lonjakan pasien di IGD.
Karena itu, edukasi kepada masyarakat terus digencarkan agar warga memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama bila kondisi belum darurat.
“Ada masyarakat yang merasa kondisi gawat darurat, padahal menurut dokter belum masuk kategori tersebut, sehingga mereka langsung datang ke IGD,” jelasnya.
Melalui aplikasi Sehati, setiap pasien diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak rumah sakit. Data kepesertaan dan kategori desil diperiksa sebelum layanan diberikan.
Warga desil 1 sampai 5 mendapat fasilitas maksimal tiga kali kunjungan dalam setahun, sedangkan masyarakat di luar kategori tersebut tetap dilayani dengan mekanisme pembiayaan mandiri.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah rumah sakit swasta turut bersinergi dengan pemerintah daerah, antara lain RS Bhayangkara Kediri, RS Tk. IV 05.07.02 Kediri, RS Baptis Kediri, RSIA Nirmala Kediri, RSU Ratih Kediri, RS Lirboyo Kediri, RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri, RSIA Citra Keluarga Kediri, RSIA Melinda Kediri, serta RSGM IIK Bhakti Wiyata Kediri.
Pemerintah Kota Kediri berharap Sehati menjadi jalan terang bagi warga kurang mampu untuk memperoleh layanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar program, Sehati diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan sesuai prosedur, sehingga pelayanan kesehatan di Kota Kediri berjalan tertib, efektif, dan berpihak pada kemanusiaan.
