JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meluapkan kejengkelannya di depan para jajaran Kabinet Indonesia Maju. Kali ini, kemarahan kepala negara berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial, dikutip dari. Kekesalan Jokowi tumpah ruah saat membuka peresmian rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip CNBC Indonesia, Jumat (26/5/2021).
Mulanya, Jokowi menekankan bahwa tahun ini adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah pun telah habis-habisan dengan mengalokasikan dana jumbo yang jumlahnya tak main-main, hingga nyaris Rp 700 triliun. “Kita harus kejar-kejaran dan tepat sasaran agar ekonomi kita bisa bangkit lagi,” kata Jokowi.
Jokowi kemudian menyentil serapan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang masih lamban. Padahal, pemerintah memiliki target yang cukup ambisius agar ekonomi tumbuh di atas 7% pada kuartal II-2021. “Kalau ini gak ketemu angka 7% untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 2021 juga bisa jadi tidak tercapai, walau kita tahu ada ketidakpastian ekonomi global dan ketidakpastian karena pandemi,” jelasnya.
Kepala negara lantas membahas mengenai kualitas perencanaan program tiap kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang masih belum jelas. Jokowi, kembali dibuat mengerutkan dahinya. “Saya masih melihat ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya. Tidak jelas sasarannya, anggaran ini mau disasar,” kata Jokowi.
Jokowi menilai hal tersebut akhirnya berimbas pada pencapaian tujuan program yang tidak tepat, bahkan tidak sinkron dengan program lainnya. Kepala negara bahkan masih melihat masih ada kesenjangan antara pembangunan pusat maupun daerah. “Ini masih terjadi, saya melihat saya di lapangan terus,” jelasnya.
Jokowi kemudian mencontohkan dari pembangunan infrastruktur. Faktanya, memang infrastruktur dibangun tetapi infrastruktur pendukung di sekitarnya tidak dibangun secara jelas. “Ada waduk, enggak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier. Ada itu saya temukan di lapangan. Ada bangun pelabuhan baru, enggak ada akses jalan ke situ. Apa-apaan? Gimana pelabuhan bisa digunakan? Ada ini, dan tidak hanya satu,”
“Ini yang harus terus dikawal. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu,” jelasnya. Setelah berbicara mengenai program infrastruktur yang belum jelas, eks Gubernur DKI Jakarta itu kembali menyoroti persoalan akurasi data bantuan sosial yang masih menjadi penyakit kronis di pemerintahan.
“Masalah akurasi data. Masih menjadi persoalan sampai hari ini,” kata Jokowi. Jokowi mengemukakan masalah akurasi data ini berimbas ke berbagai hal. Salah satu contohnya, adalah data penyaluran bantuan sosial yang selama ini dianggap tidak akurat dan masih tumpang tindih. “Data bansos tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi tidak cepat, menjadi lambat. Ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data bantuan lainnya,” jelasnya. (dum)
