KEDIRI — Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan di tengah tingginya angka inklusi keuangan nasional. Kondisi itu dinilai membuka ruang bagi maraknya pinjaman online ilegal, judi online, hingga penipuan investasi yang menyasar masyarakat awam.
Hal tersebut disampaikan Vinanda saat memimpin Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kediri 2026 di Balai Kota Kediri, Kamis (7/5).
Menurut Vinanda, persoalan akses keuangan kini tidak lagi cukup diukur dari banyaknya masyarakat yang memiliki rekening atau menggunakan layanan perbankan. Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan masyarakat memahami manfaat sekaligus risiko dari layanan keuangan digital yang terus berkembang pesat.
“Banyak masyarakat sudah menggunakan layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami risikonya. Celah ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pinjaman ilegal, judi online, dan investasi bodong,” ujarnya.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi keuangan nasional tercatat 66,46 persen, masih tertinggal dibanding tingkat inklusi keuangan yang mencapai 80,51 persen. Gap tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Kediri.
Vinanda menegaskan, forum TPAKD tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Ia meminta seluruh program kerja memiliki target yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi dampaknya terhadap masyarakat.
Pemkot Kediri sendiri menargetkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) tahun 2026 berada di angka 7,58. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah program prioritas disiapkan, mulai dari penguatan program satu rekening satu pelajar, perluasan pembiayaan murah bagi UMKM melalui program KuMapan, hingga edukasi keuangan yang lebih masif bagi kelompok rentan.
“Tidak cukup hanya membuka akses. Layanan keuangan harus digunakan secara aktif, produktif, dan aman,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap pelaku UMKM, pekerja sektor informal, perempuan, dan generasi muda yang dinilai paling rentan terpapar jebakan pinjaman ilegal maupun praktik penipuan digital.
Di sisi lain, Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri menyebut sepanjang 2025 terdapat enam program TPAKD yang telah direalisasikan. Di antaranya program pembiayaan melawan rentenir KuMapan, satu rekening satu pelajar, edukasi keuangan syariah, hingga pengembangan galeri investasi.
Untuk 2026, OJK bersama Pemkot Kediri akan melanjutkan sejumlah program strategis seperti optimalisasi rekening pelajar, perluasan penyaluran KuMapan, literasi keuangan bagi pelaku usaha, serta perlindungan pekerja rentan melalui pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan.
Meski demikian, tantangan terbesar dinilai bukan lagi sekadar memperluas akses layanan keuangan, melainkan memastikan masyarakat memiliki kemampuan mengelola keuangan secara sehat di tengah derasnya penetrasi layanan digital dan maraknya kejahatan finansial berbasis online.
