KEDIRI – LSM Saroja menyatakan siap menggugat Pimpinan DPRD Kota Kediri, terkait belum segera terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Hal ini disampaikan Supriyo mewakili LSM dikenal vokal menyuarakan kepentingan rakyat tanpa ada kepentingan tertentu.
“Tulis saja Saroja siap menggugat Pimpinan DPRD Kota Kediri, belum terbentuknya AKD patut diduga menyandera APBD Kota Kediri tahun anggaran 2025. Jelas berpotensi merugikan masyarakat,” jelasnya, Minggu (20/10).
Dijelaskan Supriyo, pihaknya juga telah merencanakan kembali menggelar aksi selain melakukan class action. Bahwa para wakil rakyat ini telah dilantik dan menerima gaji.
“Keberadaan mereka (pimpinan dewan, red) kini telah dilantik, patut diduga justru membahayakan kepentingan rakyat. Buat apa rakyat membiayai dengan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya kepada wakil rakyat? Bila faktanya tidak mampu bekerja,” tegasnya.
Bahwa tindakan tegas ini perlu dilakukan, karena fungsi dari DPRD juga melakukan fungsi kontrol yaitu mengawasi penggunaan anggaran.
“Bagaimana bisa mengawasi, jika hingga sekarang alat kelengkapan belum di paripurnakan?. Malah patut diduga sibuk mengurusi kepentingan diri sendiri dan partainya masing-masing,” terang Supriyo.
Diberitakan sebelumnya, mayoritas anggota DPRD sebenarnya telah menggelar musyawarah dihadiri 18 anggota dewan serta sejumlah ketua fraksi. Kemudian Sepakat mengajukan draft terkait pengisian kelengkapan dewan. Bahkan dalam kesepakatan tersebut, disepakati Paripurna digelar dalam Minggu kemarin.
Namun dari keterangan Sekretaris Dewan, Rahmat Hari Basuki disampaikan kepada Soedjono Teguh Widjaya selaku wakil ketua dewan usai musyawarah. Bahwa Ketua DPRD, Firdaus tengah sibuk menghadiri sejumlah undangan dan belum bisa menggelar rapat paripurna.
editor : Nanang Priyo Basuki
