KEDIRI – Seiring kembali dibentuk tim panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Kediri, mendapat sorotan dari LSM Saroja. Mereka menyayangkan kinerja wakil rakyat dianggap tidak transparan justru patut diduga bakal terjadi persekongkolan.
“Tulis aja, kenapa tidak dibuka ke publik. Saroja menyayangkan dan siap menginvestigasi berbagai dugaan persekongkolan-persekongkolan sebelumnya. Yang bisa diduga menjadi bagian dari rusaknya pengelolaan perumda yang menjadi aset Pemkot Kediri,” jelas Supriyo mewakili LSM Saroja, dalam aduannya Sabtu (22/02).
Menurutnya, dulu sebelum digelar Pemilihan Kepala Daerah, pihaknya berencana menggelar demo. Namun kemudian terjadi mediasi setelah saat itu diterima Ketua Komisi B, Erita Dewi.
“Dulu menyepakati usulan pansus terhadap Perumda Pasar Joyoboyo,” tegasnya.
Justru kini menjadi pertanyaan, disampaikan Supriyo, apakah ini merupakan pertanda DPRD Kota Kediri sedang tidak baik-baik saja.
“Saroja menyayangkan bahkan mengecam kegiatan kedewanan yang sepertinya cenderung tertutup dan berjalan sendiri-sendiri. Apalagi kegiatan kunker dan pansus tidak diketahui masyarakat luas. Apakah hal-hal seperti itu bisa memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi? Saroja sebagai social kontrol menduga tindakan-tindakan seperti ini, bisa jadi ikut berperan terhadap buruknya pengelolaan pada Perumda,” imbuhnya.
Terkait terbentuknya pansus, setelah sebelumnya dibentuk Pansus RSUD Gambiran dan BPR Kota, Sudjono Teguh Widjaja selaku wakil ketua dewan, saat dikonfirmasi membenarkan. Pun demikian, secara bertahap pihaknya akan melakukan perbaikan terkait aduan masyarakat disampaikan melalui LSM.
“Kami akan komunikasikan untuk lebih terbuka dan memilih tempat di wilayah Kediri. Apalagi ini bagian menyukseskan program bapak presiden terkait efisiensi anggaran. Banyak perjalan dinas bisa dipangkas dan tidak perlu menyewa hotel atau tempat di luar Kediri. Terima kasih masukkan dan kami akan usahakan hasil pansus nanti, kami sampaikan secara terbuka,” jelasnya.
Jurnalis : Nanang Priyo Basuki
