KEDIRI – Rencana rehabilitasi Gedung DPRD Kota Kediri pasca kebakaran dipastikan belum bisa segera dilakukan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo saat kunjungan kerja, Minggu (14/9), menyampaikan bahwa proses rehab ditunda karena adanya usulan relokasi gedung ke lokasi baru yang didukung Ketua DPRD Dra. Firdaus dan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati.
“Karena ada usulan relokasi, statusnya berubah dari rehabilitasi menjadi pembangunan baru. Itu membutuhkan waktu tambahan dan persetujuan khusus,” kata Dody.
Menurutnya, kondisi bangunan utama memang sudah tidak layak bila hanya diperbaiki sebagian. Perkiraan awal biaya rehab mencapai Rp15 miliar. Namun, jika diputuskan membangun gedung baru, anggaran tentu lebih besar dan perlu menunggu arahan Kementerian Keuangan terkait skema pembiayaan pusat dan daerah.
Ketua DPRD Kota Kediri, Dra. Firdaus, menilai relokasi menjadi pilihan paling realistis. Selain rusak berat akibat kebakaran, gedung lama dinilai sudah tidak memadai. “Pemindahan gedung ini bukan hanya untuk dewan, tapi juga masyarakat. Gedung lama dari tahun 70-an sudah sempit, sampai warga sering mendengarkan rapat dari luar ruangan. Itu tidak ideal,” ujarnya.
Kunjungan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Sudjono Teguh Widjaja dan Drs. M. Yasin, Jaksa Fungsional Intel Kejari Kota Kediri Novan Sofyan, serta Plt Kepala Dinas PUPR Kota Kediri Yono Heryadi.
Sambil menunggu keputusan final soal rehabilitasi atau relokasi, aktivitas DPRD Kota Kediri untuk sementara dipindahkan ke Gedung Nasional Indonesia (GNI) serta beberapa fasilitas kantor pemerintahan lainnya.
jurnalis : Anisa Fadila
Bagikan Berita :
