KEDIRI – Suasana depan Kantor DPRD Kabupaten Kediri mendadak berubah riuh pada Kamis (13/11). Ratusan warga Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, datang dengan satu tuntutan tegas: kejelasan nasib Tanah Kas Desa (TKD) yang kini digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol Kediri–Tulungagung.
Di tengah terik matahari, mereka berdiri, bersuara, dan menagih janji yang menurut mereka telah terlalu lama digantungkan.
Aksi itu bukan semata unjuk rasa biasa. Perasaan kecewa, cemas, dan marah bercampur menjadi satu. Warga menilai mekanisme pelepasan aset desa berlangsung tanpa transparansi—seolah masa depan lahan mereka, yang selama puluhan tahun menjadi sumber kehidupan, ditentukan tanpa suara mereka.
Basuki, koordinator aksi sekaligus Ketua LSM Gerakan Pemuda Nusantara, berdiri di depan massa sambil menggenggam pengeras suara. Suaranya meninggi, bergetar menahan emosi.
“Kami datang bukan untuk membuat gaduh,” serunya. “Kami datang untuk menuntut kejelasan. DPRD harus segera menggelar Rapat Dengar Pendapat. Libatkan semua pihak. Jangan biarkan muncul narasi liar di tengah masyarakat!”
Ia lalu mengungkapkan kekecewaan mendalam karena pertemuan yang berlangsung hari itu tidak menghasilkan keputusan apa pun. Tidak ada kesimpulan. Tidak ada arah. Tidak ada kepastian.
“Kami pulang tanpa jawaban. Dan itu menyakitkan,” tambahnya, disambut teriakan setuju warga yang memadati kantor dewan.
Dewan Berdalih Instansi Terkait
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kediri, Subagiyo, memberikan pernyataan yang tak kalah serius. Ia menjelaskan bahwa DPRD sebenarnya ingin menyelesaikan persoalan TKD Tiron pada hari itu juga. Namun, jalan menuju penyelesaian seakan kembali tertutup karena beberapa instansi terkait tak hadir dalam pertemuan.
“Kami ingin menuntaskan hari ini, tetapi instansi yang kita undang belum siap hadir,” ujarnya, mencoba menenangkan kekhawatiran warga.
Lebih jauh, Subagiyo membeberkan fakta yang membuat warga makin gelisah: proses penanganan TKD Tiron kini telah berada di tingkat provinsi. Artinya, keputusan dan kejelasan harga, termasuk skema tukar guling, bukan lagi berada di tangan pemerintah daerah.
“Semua menunggu penetapan dari provinsi. Itu yang menentukan arah selanjutnya,” tutupnya.
Di luar gedung, warga masih bertahan sejenak, sebagian dengan wajah letih, sebagian lainnya masih menyuarakan kekecewaan. Yang jelas, aksi hari itu meninggalkan pesan kuat: warga Tiron ingin keadilan, dan mereka tidak akan berhenti sebelum kepastian benar-benar datang.
