KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri melalui Inspektorat berupaya melakukan pendampingan kepada tujuh unit kerja agar mencapai predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
Wahyu Kusuma Wardani, Plt Inspektur Kota Kediri menyebut di antara tujuh OPD tersebut adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Koperasi dan UMTK (Dinkop UMTK), Kecamatan Pesantren, RSUD Kilisuci, Puskesmas Kota Wilayah Utara, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan tujuan akhir agar OPD di Kota Kediri dapat mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan bertanggung jawab (good governance).
“Tujuan pendampingan Pembangunan Zona Integritas ini sebagai miniatur reformasi birokrasi yang nantinya bermuara pada terciptanya good governance di Pemkot Kediri,” kata Wahyu, Jumat (15/9).
“Untuk OPD sudah ditetapkan berdasarkan SK Walikota Kediri Nomor: 188.45/ 182 / 419.033 / 2023 untuk melakukan Pembangunan ZI,” jelasnya.
Di samping SK Walikota Kediri, adapun yang menjadi dasar penetapan ZI ialah Peraturan Menpan-RB Nomor 90 Tahun 2021.
Dirinya berharap dengan adanya ZI maka OPD di Pemkot Kediri dapat memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri PAN-RB.
“Dalam proses menuju ZI ini nanti yang akan melakukan evaluasi langsung dari Kementerian PAN-RB, jadi nanti mereka yang berhak memberikan predikat itu,” terangnya.
Ia juga mengemukakan bahwa di dalam proses evaluasi tersebut terdapat dua tahap, yakni: evaluasi dari Tim Penilai Internal (TPI) tingkat kota yang terdiri dari Inspektorat, Bagian Organisasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta BAPPEDA kemudian baru diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN) yang dilaksanakan oleh Menpan RB.
“Untuk bisa mencapai ke sana, harus lolos administrasi Menpan-RB terlebih dahulu, makanya TPI selalu berusaha aktif mendampingi unit kerja agar lebih intens dalam melakukan pembangunan ZI,” tegasnya.
Dalam upaya pendampingan yang dilaksanakan tanggal 12 hingga 21 September ini, Pemkot Kediri bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang berperan memberikan sosialisasi kepada OPD terkait Pembangunan ZI.
“Untuk awal sosialisasi dari Kejari Kota Kediri, sedangkan setelah sosialisasi kita ada TPI yang melakukan evaluasi terhadap unit kerja untuk kita ajukan ke Menpan RB,” ujar Wahyu.
Upaya ini telah dilakukan sejak tahun 2022 lalu dan sukses menelurkan prestasi yakni tercapainya predikat WBK oleh DPMPTSP Kota Kediri.
Ia berharap di tahun ini akan ada banyak lagi unit kerja yang memperoleh predikat WBK tersebut.
“Target Pemkot Kediri sesuai RPJMD tahun ini ada lima OPD yang telah memperoleh predikat WBK, semoga tercapai,” pungkasnya.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri
