KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri kembali mendapatkan penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta jajarannya menjadikan perolehan WTP yang ke-7 kali secara berturut-turut ini sebagai penyemangat untuk mengoptimalkan kinerja.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022, di Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kamis (25/5).
“Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten mendapatkan 7 kali WTP. Saya minta pada seluruh jajaran pemkab untuk terus mengoptimalkan kinerja utamanya dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Mas Dhito sapaan akrab Bupati Kediri hadir didampingi Ketua DPRD Dodi Purwanto.
Opini WTP, terang Mas Dhito merupakan opini yang diberikan berkat penyajian laporan keuangan daerah yang yang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, juga mengacu terpenuhinya azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Secara khusus, saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua perangkat daerah. Yang selama ini, telah bekerja keras sehingga pengelolaan keuangan memperoleh opini WTP. Semoga memberikan manfaat serta mampu meningkatkan layanan kita selaku pemerintah daerah kepada masyarakat,” ungkap Bupati.
Seiring dengan capaian WTP ini, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Hal itu pun, diharapkan bisa diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri.
“Dengan peningkatan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, dan didapatkannya opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” imbuh Mas Dhito.
Untuk diketahui, penyerahan LHP tersebut juga diikuti oleh 38 daerah lain termasuk Kabupaten Kediri. Kepala BPK, Karyadi mengapresiasi keseriusan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan secara konsisten.
“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang telah serius dan konsekun dalam menyusun laporan kuangan daerah ini,” katanya. Karyadi juga berpesan kepada kepala daerah untuk terus mendorong kemandirian pendapatan daerahnya agar tidak bergantung pada anggaran dari pusat.
editor : Nanang Priyo Basuki
