KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri akhirnya bisa bernafas lega. Karena mega proyek pembangunan Alun-Alun Kota Kediri dipastikan dimulai pada tahun ini. Setelah mendapat persetujuan DPRD, dengan menelan anggaran Rp. 25 miliar bersumber APBD.
Keterangan ini didapat, setelah digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan di gedung DPRD Kota Kediri, Jumat (20/01). RDP ini dihadiri Komisi B dan Komisi C, dipimpin Katino selaku Wakil Ketua DPRD Kota Kediri. Sementara pihak eksekutif yang diundang, Dinas PUPR, DLHKP serta satuan kerja terkait.
Dari sejumlah design yang diajukan, akhirnya pihak legeslatif memberikan persetujuan dengan catatan. Diantaranya bangunan Alun-Alun nanti tidak merubah Patung Mayor Bismo, kemudian tidak terpasang pagar pembatas atau bangunan yang menjulang tinggi. “Terkait pembangunan Alun-Alun Kota Kediri, harus lebih mengedepankan karakteristik Kediri atas unsur-unsur sejarah dan budaya,” jelas Katino, dikonfirmasi usai RDP.
Kemudian Ketua Komisi C, Sunarsiwi Ganik Pramana menegaskan bahwa keberadaan Alun-Alun merupakan bagian tidak terpisahkan antara Masjid Agung dan Pendopo. “Tidak boleh ada penyekat atau bangunan yang menutupi pendopo. Ini merupakan fasilitas umum, siapapun berhak berada di tempat ini,” ungkapnya.
Begitu juga pernyataan Odik Bastomy, anggota Komisi B, bahwa wacana Patung Mayor Bismo akan dipindah jelas akan meninggalkan sejarah. ‘Siapakah yang tidak kenal Mayor Bismo? Ini merupakan pahlawan nasional. Jika mau menggangkat pahlawan nasional, silahkan dibangun sendiri di kawasan TMP. Namun jangan memindah pantung yang telah ada, daripada kami dari Fraksi NasDem akan menyatakan menolak pembangunan,” tegasnya.
Terkait hasil RDP berisikan sejumlah masukkan, Endang Kartikasari selaku Kepala Dinas PUPR menyatakan akan menjalankan saran disampaikan wakil rakyat. “Terdapat beberapa design, dan apa diharapkan wakil rakyat telah kami persiapkan sebelumnya. Kami sampaikan terima kasih, atas saran dan masukkannya untuk pembangunan Alun-Alun di tahun ini,” ucapnya.
Terkait keberadaan PKL, Disampaikan Tanto Wijohari selaku Kepala Disperindag dan Eko Lukmono selaku Kepala Satpol PP menyatakan akan segera menyiapkan tempat untuk relokasi. “Telah kami sediakan sejumlah tempat alternatif untuk relokasi bagi PKL selama pembangunan. Kami menunggu keputusan persetujuan DPRD,” ucap Tanto.
editor : Nanang Priyo Basuki