KEDIRI – KPU Kabupaten Kediri melantik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) jelang digelarnya Pilkada Serentak 2024, Kamis (16/05), di salah satu hotel di Kota Kediri. Demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri, pihak penyelenggara dan pengawasan mendapat gelontoran dana bersumber APBD cukup fantastis, mencapai Rp. 99,4 miliar. Dimana KPU Kabupaten Kediri mendapat sekitar Rp. 78 miliar, sisanya Bawaslu.
Ninik Sunarmi selaku Ketua KPU dalam sambutanya berharap, PPK telah dilantik mampu bekerja dengan penuh komitmen, menjaga independensi dan integritas. Demi mewujudkan Pilkada berjalan kondusif
“Kami sangat berharap panjenengan bisa menjaga integritas independensi dan kemandirian kemudian selanjutnya teman-teman yang baru saja dilantik untuk segera meng-upgrade diri memantaskan diri,” terang Ninik.
Jumlah PPK yang dilantik berjumlah 130 orang, dimana di setiap kecamatan akan ditempatkan 5 orang. Selain itu, terdapat anggota cadangan bila anggota dilantik mengalami kendala dan tidak bisa melanjutkan tugasnya.
“Untuk anggota PPK masing – masing kecamatan itu ada 5, total keseluruhan yang dilantik hari ini ada 130 orang. Kalau untuk pelamar semuanya ada 752 orang. Selain itu juga kita siapkan cadangan PPK,” terang Ketua KPU.
Namun seiring berjalannya tahapan Pilkada, besaran anggaran diterima KPU dianggap tidak sejalan dengan kinerja di lapangan. Salah satu jurnalis di Kediri minta identitasnya dirahasiakan dengan tegas menyoroti masalah ini. Pihak KPU dianggap tidak mampu merangkul semua media berada di Kediri alias tebang pilih.
“Semua pekerjaan bersumber APBD harus ada pertanggungjawaban,” ungkap jurnalis minta identitasnya dirahasiakan. Jurnalis lainnya menduga, bahwa KPU hanya merangkul sejumlah media tertentu untuk kerjasama.
Jurnalis : Wildan Wahid Hasyim Editor : Nanang Priyo Basuki
