KEDIRI – Sujoko Adi Purwanto, warga Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto mengaku tersingung usai menghadiri Sosialisasi Rencana Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung, Senin (31/10) bertempat di IKCC Kediri. Bahwa acara tersebut, menurutnya tidak sesuai harapan undangan yang hadir. Karena dikira menyampaikan ganti untung untuk sukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN)
“Jujur saya katakan, saya berikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota Kediri, Mas Abu menyatakan dihadapan undangan siap menjadi bamper terdepan. Namun wali kota menyampaikan baru tahu terkait gambar pembangunan jalan tol melintas di Kota Kediri ini,” jelas Joko Koreng, sapaan akrab Anggota DPRD Kota Kediri.
Secara tegas, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Kediri mengaku sempat emosi. Saat hendak meneruskan usulan, tiba-tiba mikropon yang dipegangnya mati. Ketika dia mendesak terkait ganti untung yang diberikan kepada warga terdampak.
“Kami sudah serahkan data kepemilikan tanah. Bukan ganti rugi yang kami harapkan, tapi ganti untung. Jika ini proyek pemerintah kenapa masyarakat harus berurusan dengan pihak ketiga, yakni PT. Gudang Garam. Kemudian kami disebut sebagai calon miliarder,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan arahan dalam Sosialisasi Rencana Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung. Dihadiri 1031 warga yang terdampak pembanguna tersebar di dua kecamatan yakni Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Kota. Pembangunan ini akan melintasi delapan kelurahan, yakni Kelurahan Semampir, Bujel, Sukorame, Pojok, Mrican, Gayam, Ngampel, dan Mojoroto.
Abdullah Abu Bakar mengungkapkan bahwa sosialisasi ini sebagai langkah awal. Tujuannya untuk menyamakan persepsi dari masyarakat mengenai pembangunan jalan tol yang masuk dalam proyek strategis nasional ini. Masyarakat bisa langsung menanyakan berbagai mengenai pembangunan jalan tol ini kepada pemerintah.
Wali Kota Kediri menambahkan pada sosialisasi awal ini masyarakat diberi gambaran dan pemahaman pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung. Kementrian PU juga telah membuka kantor di Mojoroto untuk melayani pertanyaan dari masyarakat.
“Saya berharap masyarakat tidak ada yang tertipu. Pembangunan jalan tol ini juga memberikan dampak perekonomian dengan percepatan akses,” ungkapnya. Terkait pernyataan ini, Joko Koreng menilai muncul kesan pembangunan jalan tol ini jadi ajang bisnis.
“Apa peranan pemerintah daerah dalam pembangunan jalan tol ini? Apa sudah dipikir masak-masak? Semua ini perlu pemikiran bersama antara eksekutif dan legeslatif. Bagaimana soal dampaknya, diantaranya lalu lintas atau bila terjadi tindak kriminal,” jelasnya.
Senada dengan Joko Koreng, Amon Widya Pramono, warga Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto menemukan beberapa kejanggalan atas acara sosialisasi ini. “Bahwa sebenarnya sosialisasi seperti ini pernah digelar di Kelurahan Pojok dan materi disampaikan sama. Saya juga heran, kenapa dua kali tanda tangan namun berbeda pulpen, satu warna biru dan satu warna hitam. Kita hadir butuh informasi berapa ganti ruginya dan kapan dicairkan,” jelasnya.
Kang Amon demikian akrab disapa, juga mempertanyakan kenapa acara ini terkesan tertutup bagi awak media. “Saya melihat para jurnalis tidak boleh masuk saat sosialisasi berlangsung. Padahal bukan hanya warga terdampak jalan tol saja, namun seluruh warga Kota Kediri dan sekitarnya juga perlu tahu terkait proyek nasional ini,” jelasnya, yang juga menjabat humas pada salah satu perguruan bela diri di Kediri.
Editor : Nanang Priyo Basuki
