Gejolak dan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia serta Kediri

Masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki kultur beradab dan berbudaya. Di wilayah Mataraman, termasuk Kediri, tradisi kepatuhan terhadap pemimpin formal maupun informal masih sangat kuat.

 

Penulis Dr. Imam Fachruddin, M.Si., sosiolog alumni Universitas Brawijaya sekaligus Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Kadiri

Hal ini terbukti dari berbagai hajatan politik, baik nasional maupun lokal, yang hampir tidak pernah menimbulkan konflik berarti. Sikap guyub rukun, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan pilihan menjadi perekat yang menjaga jalannya demokrasi.

Seperti kata Abraham Lincoln, demokrasi adalah “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”

Namun, dalam perkembangannya, partisipasi masyarakat dalam demokrasi kini menghadapi tantangan. Representasi politik perlahan bergeser menjadi dominasi elit. Fenomena ini menggambarkan realitas sosial bahwa minoritas kecil sering kali mengendalikan mayoritas.

Dalam perspektif sosiologis, hal ini dapat dipahami melalui teori elit, yang menyoroti bagaimana kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir orang dan memengaruhi politik maupun ekonomi.

Elit cenderung mempertahankan posisinya dengan menyerap individu cakap dari lapisan bawah ke dalam lingkarannya. Strategi ini menetralkan potensi oposisi sekaligus menciptakan kesan mobilitas sosial.

Dengan demikian, stratifikasi dalam masyarakat menjadi sesuatu yang seolah tak terhindarkan. Teori elit juga menjelaskan bahwa konflik sosial bukanlah penyimpangan, melainkan konsekuensi alami dari ketegangan antara penguasa dan yang dikuasai.

Konflik berfungsi sebagai mekanisme pengawasan agar elit tidak terlalu nyaman, sekaligus membuka ruang perubahan sosial.

Sejarah dunia memberikan contoh konkret, misalnya gerakan Hak Sipil di Amerika. Konflik antara elit kulit putih dengan kelompok Afrika-Amerika mendorong inklusi sosial-politik, meski pada akhirnya beberapa pemimpin gerakan justru masuk ke dalam lingkaran elit.

Gejolak sosial yang muncul di Indonesia, termasuk di Kediri, saat ini dipicu oleh beberapa faktor utama:

1. Kesenjangan ekonomi yang semakin melembaga, terutama antara elit politik melalui partai dan parlemen dengan masyarakat luas, sehingga aspirasi publik makin jauh dari pusat pengambilan keputusan.

2. Kurangnya transparansi Polri dalam menangani kasus oknum yang melanggar hukum, termasuk keterlambatan publikasi hasil penyelidikan.

3. DPR RI yang lamban merespons aspirasi rakyat, bahkan lebih menonjolkan pendekatan keamanan dibanding membuka ruang dialog, yang pada akhirnya menyulut emosi massa.

4. Gaya hidup mewah pejabat di tengah menurunnya kepercayaan publik dan kondisi ekonomi rakyat, yang memperlebar jarak psikologis antara pemerintah dan masyarakat.

5. Penanganan kasus korupsi besar yang sering berakhir tanpa kejelasan, sehingga masyarakat menilai hukum lebih keras ke bawah namun tumpul ke atas.

Situasi ini membuat pemulihan kepercayaan publik terhadap negara membutuhkan waktu panjang. Meski demikian, ada langkah cepat yang bisa dilakukan.

Seperti: menghentikan pembahasan RUU perampasan aset dan pembatasan tunjangan anggota DPR, menyederhanakan fasilitas pejabat, serta meningkatkan komunikasi kinerja legislatif, eksekutif, dan yudikatif kepada publik secara elegan dan intensif.

Di tengah gejolak ini, masyarakat dan pemerintah perlu menahan diri serta menghindari tindakan represif maupun anarkis. Kekerasan, baik dari aparat maupun masyarakat, hanya merugikan kepentingan bersama.

Jalan terbaik adalah kembali merawat nilai guyub rukun, bergotong royong, dan berdoa bersama demi kebaikan bangsa. Pemerintah pun diharapkan lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan publik, agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.