KEDIRI – Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Komisi B DPRD Kota Kediri berlangsung panas sejak awal dibuka. Materi diangkat terkait sistem seleksi jabatan direksi bisnis karena dianggap menyalahi aturan dan disinyalir akan memunculkan masalah baru. Dipimpin Ketua Komisi B, Erita Dewi, dihadiri Katino selaku wakil ketua bersama anggota, Kepala OJK, Bambang Supriyanto, Kabag Perekonomian, Tetuko Erwin Sukarno, Direktur BPR Kota, Popy Setyaningrum bersama calon direksi.
Begitu RDP dibuka, Katino yang juga Ketua DPC Partai Gerindra langsung mempertanyakan dampak dari rekrutmen direksi bisnis bagi seluruh karyawan di BPR Kota. “Ini Kabag Bisnis mau mendaftar menjadi direksi bisnis, apakah tidak berdampak harmonisasi karyawan. Baru bekerja beberapa bulan lalu mencari sertifikasi untuk mendaftar. Apakah tidak muncul iri khususnya karyawan lain telah lama mengabdi,” tanya Katino.
Bahkan secara terang-terangan, Katino menegaskan dirinya pesimis jika BPR Kota akan sehat seiring rekrutmen ini. Bahkan meminta Direktur BPR Kota untuk mundur dari jabatannya. “Saya pesimis dengan cara manajamen seperti ini, akan menjadi tidak BPR Kota. Saya akan ajak semua fraksi untuk mengkritisi BPR, kenapa justru tidak menambah tenaga marketing. Selama ini hanya berjumlah 5 orang dan harus menghidupi 35 karyawan termasuki menutupi tunggakan,” imbuhnya.
Dikonfirmasi usai RDP, Direktur BPR Kota terlihat buru-buru dan enggan menanggapi pertanyaan wartawan. “Kinerja sampai November, alhamdulilah sudah laba,” ucapnya singkat kemudian bergegas pergi. Diketahui bersama, sejumlah oknum karyawan BPR Kota kini tengah diperiksa Kejaksaan dan kasus korupsi akan segera disidangkan.
Ketua Komisi B memberikan penjelasan terkait RDP, bahwa seleksi direksi bisnis ini dianggap tidak sesuai aturan demi kemajuan BPR milik Pemerintah Kota Kediri. “Saat dibuka pendaftaran belum memiliki sertifikasi, namun hari ini diumumkan telah lolos. Bila kemampuannya hanya melempar kredit, kenapa diangkat jadi direksi bisnis. Bahwa BPR ini sebenarnya masih sakit, kuncinya pada SDM,” terang Erita Dewi.
Bahkan Erita Dewi yang juga ditunjuk sebagai Ketua Pansus BPR Kota, sebenarnya juga telah menggeluarkan rekomendasi agar menutup salah satu kantor cabang. “Rekomendasi dari pansus kemarin, harus ada penutupan salah satu cabang. Kebetulan ketua pansusnya saya, tujuannya agar lebih optimal di kantor pusat. Kantor cabang di Ngawi dan di Malang, pilih salah satu satu atau keduanya ditutup saja,” terangnya.
Sementara Tetuko Erwin Sukarno menjelaskan bahwa sebenarnya pendaftaran ini telah dibuka setahun yang lalu. Harapan tim panitia seleksi, BPR menjadi maju dengan bertambah nasabah dan kredit yang dipasarkan. “Rekomendasi kita dengan direksi baru mampu meningkatkan kinerja BPR terutama penyaluran kredit,” jelas Kabag Perekonomian
Jurnalis : Kintan Kinari Astuti Editor : Nanang Priyo Basuki
