KEDIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, Jawa Timur, mempercepat Digitalisasi Data Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam program tersebut melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga.
Melalui gerakan ini, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat menjadi agen Perlinsos setelah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Para agen diharapkan ikut membantu mengidentifikasi warga yang layak menerima bantuan, termasuk kelompok rentan dan masyarakat miskin yang belum tersentuh program bansos.
Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri, menilai keterlibatan masyarakat penting karena warga yang tinggal bertetangga umumnya lebih mengetahui kondisi sosial dan ekonomi di lingkungan sekitarnya.
“Saya rasa gerakan peduli tetangga ini sangat baik, karena tetangga ini bisa tahu kondisi warga layak menerima bansos atau tidak,” kata Mas Dhito, Senin (12/10/2026).
Ia berharap digitalisasi data Perlinsos dapat membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih akurat. Melalui mekanisme ini, warga yang dinilai memenuhi kriteria tetapi belum menerima bansos juga dapat diusulkan oleh agen Perlinsos.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Mas Dhito meminta jajarannya mempercepat aktivasi IKD, terutama bagi masyarakat yang akan terlibat sebagai agen Perlinsos.
Aktivasi IKD Diperluas hingga Desa
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Wirawan, mengatakan pihaknya mengoptimalkan 28 titik pelayanan administrasi kependudukan untuk memperluas aktivasi IKD.
Selain membuka layanan di titik-titik pelayanan yang tersedia, Dukcapil juga menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi desa-desa.
Pada September 2026, pelayanan aktivasi IKD telah menjangkau 20 desa di Kecamatan Mojo. Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 4.000 warga berhasil dilayani untuk melakukan aktivasi IKD.
Program jemput bola kemudian berlanjut pada Oktober 2026 dengan menyasar desa-desa di Kecamatan Ngancar, Kayen Kidul, dan Wates.
“Dalam rangka mendukung program Perlinsos ini kita juga turun ke desa-desa melakukan percepatan aktivasi IKD,” ungkap Wirawan.
Dukcapil juga menggandeng sejumlah instansi untuk mempercepat pelaksanaan program. Pada 2 dan 5 Oktober 2026, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan Polres Kediri berkolaborasi memberikan pelayanan aktivasi IKD sekaligus pendaftaran agen Perlinsos kepada 388 anggota Polres Kediri.
Baru 3.637 Agen Terdaftar dari Target 3.725 Orang
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, menjelaskan bahwa digitalisasi Perlinsos membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengusulkan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial.
Agen Perlinsos dapat berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), pemerintah desa melalui RT/RW, hingga masyarakat umum.
Dari total kebutuhan 3.725 agen Perlinsos di Kabupaten Kediri, sebanyak 3.637 orang telah terdaftar. Artinya, masih terdapat 88 agen yang perlu dipenuhi untuk mencapai target tersebut.
Menurut Subur, tugas agen tidak hanya membantu digitalisasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bansos yang sudah tercatat. Mereka juga diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kelompok rentan dan warga yang dinilai membutuhkan bantuan sosial.
“Sasaran agen Perlinsos ini selain melakukan digitalisasi data Perlinsos bagi KPM bansos, tetapi juga mereka kelompok rentan maupun warga yang dirasa memang memerlukan bansos,” bebernya.
Target Digitalisasi 122.393 KK hingga Akhir Tahun
Berdasarkan data Pemkab Kediri, dari total 615.926 kepala keluarga (KK), sebanyak 122.393 KK tercatat sebagai KPM bansos, baik penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Namun, hingga data yang disampaikan pemerintah daerah, baru 20.538 KK yang telah terdaftar atau terekam dalam data Perlinsos.
Dengan demikian, pemerintah daerah masih perlu memperluas proses digitalisasi agar seluruh keluarga penerima manfaat yang telah tercatat dapat masuk ke dalam sistem.
Subur mengatakan pihaknya menargetkan digitalisasi data terhadap seluruh 122.393 KK penerima bansos tersebut dapat diselesaikan pada akhir 2026.
“Target kita akhir tahun ini setidaknya 122.393 KK yang sebelumnya telah tercatat sebagai KPM bansos bisa selesai dilakukan digitalisasi data Perlinsos,” pungkasnya.
Melalui percepatan aktivasi IKD, penambahan agen Perlinsos, dan keterlibatan masyarakat, Pemkab Kediri berharap pendataan perlindungan sosial semakin akurat sehingga warga yang benar-benar membutuhkan dapat teridentifikasi dan diusulkan untuk memperoleh bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
