KEDIRI – Dikabarkan program Desa Korporasi Sapi (DKS) merupakan kegiatan digagas Kementerian Pertanian RI diperuntukkan terhadap para peternak. Berdasarkan aduan, terjadi penyelewengan di wilayah Kecamatan Ngadiluwih. Dana ratusan juta seharusnya dipergunakan untuk pembelian induk sapi ini. Uang bantuan dari pusat ini, dialihkan ke rekening pribadi dan dikuasai oleh salah satu oknum. Sementara anggota lainnya tidak bisa menikmati sesuai aturan telah ditetapkan.
Menyikapi hal ini, drh. Tutik Purwaningsih selaku plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri. Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Minggu lalu memberikan penjelasan. Bahwa pihaknya selaku pendamping teknis atas program koorporasi sapi. Adapun untuk anggaran dari pemerintah pusat melalui UPT BPD Singosari.
“Terkait dengan laporan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, kami mendapatkan salinannya. Setelah di audit oleh temen-temen inspektorat secara administratif tidak ada masalah. Akan tetapi, kami tidak berhenti disitu. Kami akan tetap terus mengevaluasi regulasi di dalam internal kelompok. Meskipun kami tidak bisa masuk terlalu dalam, mengingat apa yang menjadi keputusan di situ merupakan keputusan kelompok,” jelasnya.
Tutik menjelaskan, kemarin pihaknya juga mendapatkan laporan dari beberapa pihak terkait hal itu. “Makanya kami sangat berhati hati, ketika berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Kami akan menindak lanjuti dan evaluasi. Bahkan kita sudah membuat agenda akan mendatangi satu persatu kelompok sekalian untuk evaluasi pasca Idul Qurban,” jelasnya.
Salah satu kelompok peternak yang menerima program DKS, dr. Taufan selaku Ketua Koorporasi Peternakan Ngadiluwih saat ditemui di rumahnya menegaskan. Bahwa tidak ada masalah yang ditemukan terutama peternakan yang ia kelola. Namun dia sendiri, juga mengaku tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit terkait peternakan di sekitar wilayahnya.
“Saya tidak tahu akan hal itu, meski saya merupakan Ketua Koorporasi Peternak di Ngadiluwih. Jika kemudian ada masalah internal di peternakan saya tidak mengetahui. Jika mau menggali informasi terkait kejelasan peristiwa itu, mencarinya bukan ke saya. Saya bukan dukun, karena tidak bisa menerawang apakah ada masalah di dalam peternakan,” terangnya.
Dia kemudian menyarankan agar ke DKPP untuk mendapatkan informasi. Taufan mengaku, sudah memiliki peternakan ini sejak tahun 2010. lalu pendirian koorporasi ini hanya sebagai pelaksanaan arahan dari dinas dan berdiri belum ada satu tahun. “Jika terdapat indikasi dan masalah yang ditemukan, kooporasi tidak memiliki wewenang apapun. Sehingga semuanya akan dikembalikan ke DKPP. dan kita akan konsultasikan semuanya ke dinas,” ucapnya.
Jurnalis : Wildan Wahid Hasyim Editor : Nanang Priyo Basuki
