KEDIRI – Terkait berhentinya proyek revitalisasi Alun – Alun Kota Kediri semakin memanas. Gabungan LSM menamakan dirinya Aliansi Kediri Bersatu (AKB) menggelar aksi tematik dalam bentuk Ngopi Bareng. Turut hadir dua pimpinan partai politik yang juga anggota DPRD Kota Kediri, Ashari, Ketua Partai Demokrat dan Bambang Giantoro, Ketua Partai Hanura
Adapun materi utama dibahas, terkait proyek berjalan sejak tahun 2019 ternyata bermasalah. Ashari pun membeberkan masalah proyek revitalisasi Alun-Alun, ketika dimintai pendapat terkait mega proyek digagas Pemerintah Kota Kediri ini.
“Proyeksi Alun-alun ini sudah berlaku sebelum periode saya. Rencana revitalisasi Alun-Alun ini sudah sejak 2016. Pada periode 2014-2019 sebenarnya desain Alun-Alun sudah jadi, tetapi pelaksanaannya menunggu APBD tahun 2020. Proyek dengan desain kedua ini, tidak mendapat persetujuan dari DPR,” jelasnya.
Kemudian Supriyo, selaku koordinator AKB menyampaikan kecurigaannya. Bahwa keberadaan tim pememerintah kota tidak optimal. Saat menghadirkan alat bukti dalam proses pengadilan arbitrase.
“Patut diduga ada tim di pemkot sendiri yang sengaja mengalah atau tidak menghadirkan alat bukti yang diperlukan untuk menghadapi proses pengadilan arbitrase,” ujarnya.
Kembali Ashari menyampaikan pentingnya transparansi dalam pembangunan ini.
“Kami telah menjelaskan panjang lebar kronologi pembangunan ini. Kami tidak ingin mempermasalahkan siapa yang bertanggung jawab atau mengarahkan masalah ini ke ranah hukum tertentu, tetapi mari kita lihat kondisi yang sebenarnya,” katanya.
Ashari juga menyoroti sidak lapangan yang dilakukan sejak Oktober lalu. Kemudian menyarankan penghentian sementara pembangunan yang saa itu baru mencapai 20%.
Supriyo kembali mengkritik keputusan Pemkot Kediri yang dianggap tidak sejalan dengan kesepakatan tahun 2016 dan menuding adanya konspirasi dalam proyek ini.
“Saya menduga ada penyelewengan dalam proyek ini dengan prinsip tanda kutip, yang penting jadi, uang cair. Dengan tanpa memikirkan esensi jangka panjang,” tegasnya. Ia juga menyoroti kehilangan Ruang Terbuka Hijau sebagai masalah besar.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Demokrat juga menegaskan bahwa permasalahan pembangunan Alun-Alun ini jangan dikaitkan dengan agenda Pilkada Serentak.
“Proyek alun-alun ini sudah dimulai sejak 2016. Sebelum itu, politik di Kota Kediri berjalan adem ayem,” jelas Ashari.
Mengakhiri aksi damai ini, Supriyo mengharapkan solusi cepat melalui wakil rakyat terutama untuk memberikan solusi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL). Bahwa atas pembangunan ini, berdampak pada pemasukan karena harus direlokasi.
Jurnalis : Faustav Imaniarta Wijaya Editor : Nanang Priyo Basuki
