KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), akhirnya menggelar pertemuan dengan Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Kota Kediri, Rabu (13/12). Acara berlangsung di Balai Pertemuan, dihadiri Wahyu Kusuma Wardhani selaku Kepala Disperindag, Camat Kota Arief Cholisudin dan Subagyo selaku ketua paguyuban.
Agenda dari acara ini, mendengarkan usulan para pedagang sebagai solusi berhentinya pembangunan Alun-Alun hingga tahun 2025. Sebanyak 73 pedagang dari 97 anggota paguyuban terdata sebagai pedagang hadir dalam pertemuan malam kemarin.
“Kehadiran saya kesini untuk mendengarkan keluh kesah dan usulan imbas bermasalahnya pembangunan Alun-Alun. Kami dari Pemerintah Kota tidak diam. Kami masih mencari solusi terkait pembangunan Alun-Alun,” ucap Wahyu Kusuma Wardhani.
Pihak pedagang melalui Subagyo, menyampaikan harapan para pedagang anggota paguyuban ini diberikan bantuan modal. Jumlahnya menyesuaikan dagangannya, antara Rp. 2 juta hingga 2,5 juta.
Usulan PKL Tunggu Persetujuan Pj Wali Kota Kediri
Atas harapan ini, Kepala Disperindag menegaskan bahwa nominal paling tinggi yakni Rp. 2,5 juta dan usulan ini akan disampaikan kepada Penjabat Wali Kota Kediri, Dr. Ir. Zanariah M.Si.
Subagyo kemudian menambahkan, jika jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), dirinyatelah didatangi pihak Polres Kediri Kota. Terkait rencana pendirian Pos Nataru di depan pintu masuk Alun-Alun yang rencananya dimulai 16 Desember mendatang.
Total ada 12 pedagang yang terkena dampak pendirian pos tersebut dan Subagyo mengusulkan disediakan relokasi berada di barat Hotel Bismo.
“Bisa ditempatkan disana, nanti dikasih penerangan karena disitu gelap. Tapi itu masih simpang siur. Saya akan konfirmasi ke Polres, paling lambat jumat akan saya kabari lagi,” jawab Wahyu, terkait rencana Polres Kediri Kota mendirikan Pos Nataru.
Kemudian pedagang lainnya, mengeluh retribusi kebersihan karena dagangan sepi. Menanggapi hal tersebut, Wahyu langsung menyepakati, jika akan menggratiskan segala bentuk retribusi kebersihan hingga pembangunan Alun-Alun selesai.
Lalu sejumlah pedagang sebagian besar perempuan, malah minta tagihan listrik sekalian untuk digratiskan. Subagyo menjelaskan, jika tiap bulan pengeluaran tagihan listrik mencapai Rp. 2,2 juta
“Kita tampung dulu semuanya, untuk nanti dibicarakan dengan atasan. Kami akan beritahu hasilnya dalam waktu dekat. Apapun hasilnya akan kami upayakan,” jawab Kepala Disperindag.
Dikonfirmasi usai pertemuan, Wahyu membenarkan bahwa imbas pembangunan Alun-Alun mengakibatkan 15 pedagang telah bangkrut atau tidak berjualan lagi imbas sepinya pembeli.
“Kita hari ini bertemu dengan para PKL Alun-Alun, dimana harusnya tahun ini bisa digunakan berjualan namun bermasalah. Selama relokasi omset pedagang turun drastis hingga sekitar 15 pedagang tidak berjualan lagi. Usulan-usulan mereka, akan coba disampaikan ke atasan agar mereka tetap bisa survive, bertahan hingga pembangunan Alun-Alun selesai,” terangnya.
Sementara itu Subagyo, saat dikonfirmasi usai pertemuan mengaku lega dan berharap bantuan modal bisa disepakati dan dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri tahun depan.
“Sudah lega karena Pemerintah Kota sudah mengakomodir kami, kelihatannya ACC semua. Saya harap kalau sudah deal 2,5 juta bisa dicairkan April sebelum hari raya,” ucapnya.
Jurnalis : Sigit Cahya Setyawan Editor : Nanang Priyo Basuki
