KEDIRI – Dari sejumlah fraksi di DPRD Kota Kediri, meski Partai Demokrat juga merupakan partai mendukung Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat Pilkada. Namun, selama ini cukup intensif melakukan pengawasan jalannya roda pemerintahan apalagi terkait penggunaan anggaran. Dikonfirmasi di ruang kerjanya, H. Ashari selaku sekretaris Fraksi Demokrat menyampaikan telah mengajukan kepada pimpinan dewan agar dibentuk Panitia Khusus Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas).
“Seperti kasus terjadi di wilayah Kelurahan Setonopande, itu salah produk dari Prodamas yang menjadikan kegaduhan di masyarakat. Muncul isu seakan-akan ada keterlibatan Ketua RT dan sebagainya. Bahwa selama ini kami berada di lembaga dewan tidak pernah diajak bicara terkait program ini,” ungkap Ashari, Kamis (12/05).
Bahkan, imbuh Pak Raden sapaan akrabnya, dalam setiap pembahasan anggaran, fraksinya selalu mempertanyakaan. Terkait fungsi dan tujuan, serta sejauh mana efektitas dan efiesien dalam memperdayakan masyarakat. “Ini bagian dari dinamika mulai periode pertama kepala daerah menjabat, hingga periode kedua saat ini. Bahwa di internal kami DPRD belum melakukan fungsi pengawasan. Apakah RDP atau tingkatan dalam bentuk Pansus. Kami harus hadir untuk mengawal dan mengawasi kemudian memastikan Prodamas tepat sasaran,” tegas Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri.
Turut menjadi catatan baginya, bahwa dalam setiap pelaksanaannya selalu diikuti perubahan aturan. “Setiap pelaksanaan selalu berubah aturannya pada setiap tahun. Sebenarnya banyak-banyak sekali keluhan. Apakah sudah tercapai di periode sebelumnya, lalu di periode kedua kepala daerah, kenapa harus dinaikkan dua kali lipat,” urai Ketua Umum Komunitas Trail Kediri (KTK).
“Jangan sampai terjadi kecemburuan di lingkungan. Sejak awal terkait program ini, fraksi kami telah mempertanyakan. Apakah ada kajian? Apakah ada data telah menyatakan program ini berhasil. Saya sudah sampaikan kepada pimpinan agar digelar Pansus dalam waktu dekat,” imbuhnya.
