KEDIRI – Bila boroknya program Kementarian Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara serius dibongkar, dimungkinkan bakal banyak pejabat akan diseret ke meja hijau. Bahkan, Suprio selaku Dewan Pengawas LSM Saroja saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu di rumahnya. Mengindentifikasi diduga ada keterlibatan oknum Polri dan oknum TNI dalam pengadaan barang di e-Warung berupa beras, sayur-mayur, telur dan buah.
“Bahwa BPNT ini sebenarnya program pendampingan seharusnya dilakukan Polri dan TNI. Bila kemudian terjadi penyimpangan, makanya kami pertanyakan bagaimana bentuk pengawasannya. Beras petani dibeli Dolog, lalu setelah diolah beras tersebut dibeli tengkulak kemudian dijual melalui e-Warung. Kemudian jumlah e-Warung di Kota Kediri berjumlah 34 berdasarkan data di Kemensos. Namun berdasarkan data kami dan telah kami konfirmasikan ke pihak Dinsos, yang terdata hanya 23. Lalu sisanya dimana? Uangnya kemana? Masak ada e-Warung fiktif?,” ungkapnya.
Tim redaksi kediritangguh.co berusaha menelusuri keberadaan perusahaan yang disebut pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri terlibat dalam pengadaan beras. “Terdapat tiga supplier, UD. Linggajaya, UD. Barokah dan UD. Guna Karya,” ucap Harry Rahmad, Kasi Intelejen Kejari Kota Kediri. Saat didatangi, keberadaan UD Guna Karya milik Supiyati berada di Jl. Mangga Gg 6 Dusun Ngolakan Desa Cerme Kecamatan Grogol terlihat tertutup rapat. Dari keterangan seseorang mengaku anak pemiliknya, bila ibunya sedang berada di luar kota untuk mencari orderan.
Penggalian data kemudian berlanjut ke UD. Lingga Jaya milik Siti Maspupah, berada di Dusun Winongsari Kulon Desa Bakalan Kecamatan Grogol Pemilik. Dari keterangan Candra merupakan suami Siti Maspupah, membenarkan bahwa perusahaan terlibat dalam pengadaan beras.
“Yang memegang untuk BPNT Kota Kediri, anak saya Neti.Yang mengelola anak saya, ibunya hanya atas nama pemilik dan hampir jarang kesini sejak sakit lutut. Selama ini BPNT belum dimulai lagi, jadi anak saya juga jarang kesini. Namun anak saya sekarang trauma karena beberapa kali dipanggil ke Kejaksaan, bahkan ibunya seperti putus asa. Kalau mau lebih lengkapnya silahkan ke Kejaksaan, saya takutnya ngomong malah runyam permasalahannya,” ucap Candra.
Kabar terbaru, tim Pengawas dari Kejaksaan Agung bakal turun di Kediri dalam Minggu ini. Kehadirannya, untuk memastikan para Penyidik Pidana Khusus Kejari Kota Kediri telah melakukan pemeriksaan korupsi BPNT secara profesional. Terkait kehadiran mereka, Suprio menjelaskan bahwa Menteri Sosial dan Jaksa Agung telah melakukan MoU. “Tentunya ini menjadi atensi Bapak Jaksa Agung dan Ibu Mensos, termasuk aduan kami ke Kejaksaan Kabupaten juga telah kami sampaikan melalui staf Bu Risma,” jelasnya.
