DPRD Kabupaten Kediri Soroti Raperda APBD 2027, Tujuh Fraksi Sampaikan Catatan Kritis kepada Pemkab

✓ Link berhasil disalin

KEDIRI – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2027 mulai mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Senin (2/11/2026) malam, tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum berisi saran, masukan, usulan hingga kritik terhadap rancangan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.

Rapat yang berlangsung di Ruang Tegowangi, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kediri tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri. Dari unsur eksekutif, hadir Wakil Bupati Kediri Hj. Dewi Mariya Ulfa, ST, didampingi Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Jalannya rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Ketut Gutomo, SH, dengan didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, SE, MM.

Dalam pengantarnya, pimpinan rapat menjelaskan bahwa agenda tersebut merupakan kelanjutan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2027. Pembahasan telah memasuki Pembicaraan Tingkat Pertama Bagian Kedua, yakni penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Bupati Kediri mengenai rancangan APBD yang sebelumnya telah disampaikan dalam rapat paripurna.

Momentum ini dimanfaatkan seluruh fraksi untuk menyampaikan pandangan dan sikap politik masing-masing terhadap rancangan anggaran daerah. Berbagai catatan, mulai dari saran, masukan, usulan hingga kritik, disampaikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan Raperda APBD 2027 sebelum memasuki pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Penyampaian pandangan umum dilakukan secara bergantian oleh tujuh fraksi. Urutannya dimulai dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), hingga Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Seluruh pandangan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan anggaran daerah. Melalui mekanisme ini, DPRD menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan terhadap arah kebijakan dan penyusunan APBD agar rancangan anggaran dapat disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya, pimpinan rapat kemudian menutup sidang paripurna. Selanjutnya, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menyusun jawaban atas berbagai pandangan, kritik, dan masukan yang telah disampaikan oleh tujuh fraksi DPRD.

Jawaban pemerintah daerah tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna pada tahapan pembahasan berikutnya.

Dengan demikian, pembahasan Raperda APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2027 masih akan berlanjut melalui tahapan pembicaraan antara legislatif dan eksekutif sebelum rancangan anggaran tersebut memasuki proses selanjutnya.