KEDIRI – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memaparkan enam persoalan strategis yang dinilai menjadi tantangan utama pembangunan daerah dalam forum Rembug dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (REBOAN), Rabu (13/5/2026).
Dalam forum yang digelar secara daring tersebut, Vinanda menyoroti menurunnya pendapatan transfer daerah yang berdampak langsung terhadap pelayanan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
Di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Kediri tahun ini baru mampu merenovasi sekitar enam sekolah. Padahal, masih terdapat 188 sekolah yang membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana.
Sementara di sektor kesehatan, dari total sembilan puskesmas yang ada di Kota Kediri, baru tiga yang telah membuka layanan 24 jam. Menurut Vinanda, keterbatasan fasilitas menjadi kendala utama perluasan layanan tersebut.
“Harapan kami seluruh puskesmas bisa beroperasi 24 jam, terutama saat musim penghujan ketika angka penyakit meningkat. Namun di sisi lain, layanan BPJS di puskesmas juga dibatasi hanya 144 diagnosis,” ujar Vinanda.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan belanja pegawai yang masih melampaui ketentuan dalam skema Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Saat ini belanja pegawai Kota Kediri tercatat mencapai 36,7 persen, melebihi batas maksimal 30 persen dari Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam kesempatan tersebut, wali kota termuda di Indonesia itu turut mengangkat tantangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemda, kata dia, memiliki kewenangan melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan, namun terbentur keterbatasan anggaran untuk uji laboratorium berkala pada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menerima banyak masukan dari masyarakat terkait porsi menu MBG yang dinilai terlalu sedikit, meski ahli gizi menyatakan menu tersebut telah memenuhi standar kebutuhan nutrisi.
“Kami berharap ada aturan yang lebih detail terkait standar menu agar seluruh SPPG memiliki pedoman yang sama,” katanya.
Vinanda juga menyoroti program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Dari total 46 gerai yang direncanakan di Kota Kediri, saat ini baru tiga gerai yang telah terbangun dan siap beroperasi beserta kendaraan operasionalnya.
Namun demikian, persoalan sinkronisasi pencatatan aset antara pemerintah daerah dan kementerian terkait masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Persoalan lain yang disampaikan yakni terkait kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025, minimal 87 persen lahan baku sawah wajib masuk kategori LP2B.
Saat ini, luas LP2B Kota Kediri baru mencapai sekitar 13,32 persen dari total lahan baku sawah, sementara keterbatasan lahan perkotaan menjadi tantangan tersendiri untuk memenuhi target tersebut.
Di akhir paparannya, Vinanda turut meminta dukungan pemerintah pusat terkait penanganan sampah. Kota Kediri saat ini menghasilkan sekitar 150 ton sampah per hari yang masih dikelola menggunakan metode sanitary landfill.
Menurutnya, keterbatasan sarana pengelolaan serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah menjadi hambatan utama.
“Kami berharap ada solusi terkait pengelolaan waste to energy maupun dukungan sarana dan prasarana pengelolaan sampah,” pungkasnya.
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Penjabat Sekretaris Daerah Endang Kartika, jajaran kepala OPD, camat, direktur BUMD, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
