KEDIRI — Tiga puluh tahun bukan waktu yang sebentar. Dan di usia ke-30 Hari Otonomi Daerah, Kota Kediri memilih untuk tidak sekadar merayakan — melainkan mempertegas arah dan komitmen nyata dalam mewujudkan Asta Cita.
Bertempat di Balai Kota Kediri, Senin (27/4), peringatan yang tahun ini mengusung tema sinergi pusat dan daerah demi terwujudnya Asta Cita itu berlangsung khidmat namun penuh makna. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati tampil sebagai pembaca amanat Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian — menyampaikan pesan yang tak ringan: otonomi daerah bukan hadiah, melainkan instrumen strategis percepatan pembangunan nasional.
Dalam amanat tersebut, Mendagri menegaskan bahwa otonomi daerah adalah roda penggerak pemerataan pembangunan, penguatan pelayanan publik, sekaligus peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh penjuru negeri. Namun satu hal yang ditekankan dengan lantang — semua itu hanya bisa terwujud jika pusat dan daerah bergerak dalam satu irama.
“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” demikian penggalan amanat Mendagri yang dibacakan Vinanda di hadapan jajaran pejabat Kota Kediri.
Tak berhenti di tataran retorika, amanat itu juga merinci langkah-langkah konkret yang harus ditempuh: integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis digital, penguatan kemandirian fiskal daerah, hingga kolaborasi lintas daerah dalam pemenuhan layanan dasar.
Merespons amanat tersebut, Vinanda Prameswati menegaskan bahwa Kota Kediri telah dan akan terus melangkah seiring kebijakan pusat. Ia menunjuk dua program nasional yang telah berjalan nyata di Kota Kediri sebagai bukti: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi serta UMKM melalui program KKMP.
“Program-program ini tentu harus kita dukung 100 persen. MBG sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk mencukupi kebutuhan gizi anak-anak sekolah,” ujarnya.
Sementara program KKMP diarahkan untuk memberdayakan pelaku usaha lokal agar mampu berkembang, bersaing, dan memperluas jangkauan pasar melalui wadah koperasi — sebuah ekosistem ekonomi kerakyatan yang diperkuat dari bawah.
Lebih jauh, Vinanda menegaskan bahwa visi Kediri Mapan yang diusung pemerintah kota bukan sekadar slogan daerah, melainkan cerminan dari visi pembangunan nasional itu sendiri. Kemajuan Indonesia, kata dia, harus bertumpu pada kemajuan daerah yang merata dan masyarakat yang sehat serta produktif.
“Ketika masyarakat sehat, Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat, dan ini berdampak langsung pada produktivitas masyarakat,” tegasnya.
Di penghujung momentum bersejarah ini, Pemerintah Kota Kediri menegaskan satu hal yang tak bisa ditawar: seluruh jajaran pemerintahan memikul tanggung jawab penuh untuk mengabdi kepada masyarakat. Setiap program, setiap kebijakan, harus berujung pada satu tujuan — manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Hari Otonomi Daerah ke-30 bukan sekadar peringatan. Di Kediri, ini adalah titik pijak untuk melangkah lebih jauh.
