KEDIRI – Cabang olahraga catur di Kota Kediri tengah diwarnai konflik internal yang mencuat ke publik. Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kota Kediri menjadi sorotan setelah sejumlah pengurus menyuarakan Mosi Tidak Percaya terhadap Ketua Harian, Syamsul Bahri.
Dalam surat terbuka yang diteken oleh beberapa pengurus aktif, Syamsul—yang juga menjabat sebagai Kasatpol PP Kota Kediri—dituding gagal menjalankan roda organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Ia juga disebut tak transparan dalam penyelenggaraan event, serta diduga menjadikan organisasi sebagai kepentingan keluarga.
“Surat tersebut sudah kami layangkan sejak lama, tapi hingga kini belum ada tanggapan resmi,” ujar Arif, salah satu penandatangan surat, saat ditemui redaksi kediritangguh.co.
Syamsul Bahri: “Tak Ada Pelanggaran”
Setelah beberapa kali enggan memberikan pernyataan, Syamsul akhirnya angkat bicara saat ditemui di sela acara pengukuhan Paskibraka Kota Kediri, Jumat (15/08) malam di Balai Kota.
Ia membantah keras semua tudingan tersebut. Menurutnya, pelantikan pengurus tidak wajib dilakukan ulang jika pengurus lama masih menjabat dan sudah memiliki Surat Keputusan (SK) dari Pengprov Percasi Jawa Timur.
“SK pengukuhan sudah ada, dan karena pengurus periode 2022–2026 masih sama dengan periode sebelumnya serta tidak ada anggaran, maka tidak ada pelantikan ulang. Yang penting legalitasnya jelas,” tegasnya.
Terkait penyelenggaraan turnamen, Syamsul menyatakan bahwa Percasi Kota Kediri hanya memiliki dua event resmi, yakni Kejuaraan Kota (Kejurkot) dan pengiriman atlet ke Kejuaraan Provinsi (Kejurprov). Turnamen lain seperti Kejari Cup disebutnya sebagai agenda eksternal dari instansi atau OPD, bukan agenda resmi Percasi.
Isu Nepotisme
Syamsul juga menanggapi isu nepotisme yang menyeret nama keluarganya. Ia mengakui tiga dari delapan atlet peraih medali memang anaknya, namun keberhasilan mereka diraih berdasarkan proses seleksi dan capaian prestasi yang objektif.
“Semua melalui seleksi. Mereka lolos karena prestasi, bukan karena hubungan keluarga. Ini murni hasil kerja keras mereka,” ungkapnya.
Terkait Muskot dan Struktur Organisasi
Menyoal Musyawarah Kota (Muskot), Syamsul menjelaskan bahwa forum tersebut belum bisa digelar karena struktur organisasi di tingkat kecamatan dan klub yang memiliki hak suara belum terbentuk.
“Saya sedang menjalankan tugas dari Ketua Umum untuk mensosialisasikan AD/ART terbaru, membentuk Percasi tingkat kecamatan, dan mempersiapkan Muskot 2026. Masa jabatan saya akan selesai di situ,” ujarnya menambahkan.
Ia pun menilai bahwa polemik yang terjadi saat ini dipicu oleh kurangnya pemahaman terhadap mekanisme organisasi. Syamsul bahkan mempersilakan pihak manapun yang ingin memahami AD/ART untuk datang langsung dan mempelajari dokumennya secara terbuka.
jurnalis : Anisa Fadila
