KEDIRI — Keluhan masyarakat soal rombongan truk bermuatan berat yang diduga beroperasi melebihi batas tonase kembali mencuat. Truk-truk ini hampir setiap hari melintas di sejumlah jalan protokol Kota Kediri, termasuk Jalan Semeru, dengan kondisi muatan yang kerap berceceran di jalan. Selain mengancam keselamatan pengguna jalan, warga menilai aktivitas mereka menjadi penyebab utama kerusakan ruas jalan yang semakin parah.
Ironisnya, kendaraan tersebut melenggang mulus melewati titik-titik yang selama ini dianggap kawasan pengawasan, seperti simpang empat Muning yang dijaga petugas Polisi, hingga area Terminal Baru yang terletak tepat di depan Kantor Dinas Perhubungan. Keberadaan petugas seolah tak berdampak pada penertiban truk bermuatan berlebih padahal saat ini tengah digelar Operasi Zebra Semeru 2025.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Arief Cholisudin, menyebut bahwa Jalan Semeru dan Jalan Dr. Sahardjo merupakan jalan nasional.
“Semua jenis kendaraan memang boleh melintas. Tapi jika over tonase, harusnya diperiksa di jembatan timbang,” ujarnya.
Dishub mengklaim memiliki kewenangan melakukan pengecekan kelayakan kendaraan, memeriksa buku uji, hingga memanfaatkan CCTV untuk mendeteksi pelanggaran. Namun Arief menegaskan, penindakan tetap berada di tangan Kepolisian atau melalui operasi gabungan — sebuah pernyataan yang justru menegaskan lemahnya kontrol di lapangan.
Dari sisi Kepolisian, Kanit Turjagwali Iptu Murnianto menjelaskan bahwa penindakan truk over tonase saat ini terbatas karena personel tidak diperbolehkan menggunakan tilang manual, kecuali perwira, itupun masih menunggu petunjuk teknis.
“ETLE hanya bisa mendeteksi pelanggaran kasat mata: tidak pakai helm, bonceng tiga, pelat mati, knalpot brong, atau tidak ada spion. ODOL tidak bisa terdeteksi,” jelasnya.
Menurutnya, larangan tilang manual diterapkan untuk mencegah potensi pungli. Namun kebijakan ini justru membuat pelanggaran ODOL (Over Dimension Over Load) tak tersentuh. Dengan ETLE Mobile yang jumlahnya hanya satu unit di Kota Kediri, pengawasan semakin jauh dari optimal.
“Hingga hari ke delapan Operasi Zebra, ada 477 pelanggaran terjaring ETLE dan 16.196 teguran presisi. Totalnya 16.673 pelanggaran,” ujarnya.
Data tersebut menunjukkan tingginya pelanggaran lalu lintas, namun tak sekalipun menyinggung pelanggaran berat seperti ODOL. Kondisi ini membuat truk-truk bermuatan berlebih seakan memiliki “ruang aman” untuk melintas tanpa konsekuensi.
Tidak heran jika masyarakat mempertanyakan efektivitas pengawasan serta koordinasi antar-instansi. Kerusakan jalan semakin meluas, keamanan pengguna jalan terancam, sementara truk-truk raksasa tetap melintas tanpa penindakan nyata.
Warga mendesak pemerintah daerah, Dishub, dan Kepolisian segera mengambil langkah konkret. Tanpa tindakan tegas, persoalan ODOL di Kota Kediri dikhawatirkan terus merugikan masyarakat dan mempercepat kerusakan infrastruktur jalan yang telah menghabiskan anggaran besar.
