KEDIRI – Bertempat di Ruang Fraksi Gabungan DPRD Kota Kediri, Kamis kemarin. Dilangsung podcast @matasaroja dengan menghadirkan dua narasumber, politisi senior PDI Perjuangan Soedjoko Adi Prayitno dan Ketua DPC Hanura Kota Kediri Drs Bambang Giantoro S.H, M.H. Keduanya merupakan anggota DPRD Kota Kediri dipandu Supriyo dan Bendot Danisworo.
Bagaimana dinamika saat ini di dalam DPRD Kota Kediri seiring terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Supriyo yang juga Dewan Penasehat LSM Saroja angkat bicara. Berikut kutipan selama podcast berlangsung
Ketika pembelahan terjadi, perbedaan-perbedaan ini ternyata tidak disikapi secara dewasa. Hari ini milyaran APBD kita liar untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini DPRD sebagai legislator, selaku pengawas maupun penyelenggara maupun produk perundang undangan seiring telah ditetapkan AKD
Mengundang Koalisi Lanjutkan
“Produk-produk sampean iki opo, apanya mau dilanjutkan?” kan masyarakat belum menikmati, belum melihat manfaatnya apa secara langsung. Hari ini puluhan bahkan ratusan milyar APBD kita seperti liar tanpa pengawasan, lantas kita melihat temen-temen kita yang di DPRD masih sibuk dengan dirinya masing-masing, dengan kelompokya masing-masing, ini sangat berbahaya sekali.
Tetapi Alhamdulillah di tanggal 15 Oktober kemarin, salah satu koalisi wakil rakyat berani mengambil sikap trabas. Kita sebenarnya juga mengundang pihak koalisi sebelah (Lanjutkan, red), secara lisan maupun secara lewat grub whatApp. Karena kita sebagai media dalam tanda kutip sebagai media kontrol social.
Seperti ini hari ini, kita menanyakan Koalisi MAPAN terkait polemik-polemik yang terjadi saat ini dan akhir ini setelah digelar Rapat Paripurna. Menurut pandangan saya, dalam melaksanakan proses kelembagaan itu ada dua sebenarnya, yang pertama itu taat prosedur dan melakukan manuver.
Manuver-manuver politik itu wajar-wajar saja, tapi jangan terus berlarut-larut, lalu APBD kita liar dan tidak terkontrol tanpa adanya pengawasan dan mubadzir kemana-mana. Entah itu buat kunjungan kerja atau apapun, dan saya tegaskan bahwa saya sebagai kontrol sosial tidak segan-segan akan melaporkan ke penegak hukum dan saya akan perkarakan.
Soedjoko Adi Poerwanto, Anggota DPRD Kota Kediri Fraksi PDI Perjuangan
Jadi terkait dengan demokrasi itu merupakan hak pribadi, tetapi cara penyampaiannya harus dengan baik dan benar. Jadi terkait dengan konflik baik yang ada di DPRD kota kediri maupun di Pemerintah Kota Kediri masih rancu, Tentunya hari ini dengan adanya podcast semacam ini, sharing dan tukar pikiran agar masyarakat menjadi tahu.
Bisa melihat potensi, mana anggota dewan yang dapat mewujudkan apirasi dari masyarakat, sebagai wakil dari beliaunya, dan ini terkait dengan kinerja dewan. Bahwa kita keputusan tertinggi itu dalam Rapat Paripurna itu dikatakan sudah sah dengan aturan bekerjanya adalah tata tertiba.
Jadi kalau di luar tatib meskipun ada peraturan pemerintah dan sebagaimana, itu akan jadi masalah. Keputusan tertinggi tetap pada hasil sidang paripurna kemarin, jadi tidak bisa serta merta. Biarkan masyarakat yang menilai, bagaimana kita melakukan kegiatan atas dasar keputusan bersama sesuai aturan.
Drs Bambang Giantoro S.H, M.H, Anggota DPRD Kota Kediri dan Ketua DPC Hanura Kota Kediri
Kita saat ini juga sangat prihatin dengan keadaan yang seperti ini. Kita ingin itu semua baik-baik saja, tapi ya inilah kenyataan yang ada di kita sekarang ini. Tapi untuk masyarakat tidak perlu cemas, bahwa akhirnya kita semuanya bisa mengatasi dan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur hukum.
Pikiran kita itu cuma satu, kita ini anggota dewan sudah digaji, mosok tidak segera bekerja. Semoga teman-teman yang 9 orang ini mau bergabung dan tidak berjalan sendiri. Nanti kan dilihat di luar itu kurang pantes dan kurang baik. Tapi kalau mereka mengatakan bahwa yang mereka jalankan juga sah, ya itu monggo urusan pribadi masing-masing.
Jurnalis : Muhamad Dastian Yusuf Editor : Nanang Priyo BasukiBagikan Berita :
