KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri tengah bersiap melakukan lompatan besar dalam layanan administrasi kependudukan (Adminduk). Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sosialisasi digelar dengan menggandeng para pengurus Forum Komunikasi RT-RW, Kamis (22/05), di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri. Tujuannya jelas, membangun fondasi kuat menjelang peluncuran layanan Adminduk serentak yang dijadwalkan pada 27 Mei mendatang.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Mandung Sulaksono, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas level. Ia menggarisbawahi bahwa pelayanan publik yang optimal tak bisa dicapai tanpa gotong royong.
“Semua pelayanan bermuara di kelurahan, dan kelurahan bertumpu pada peran aktif RT dan RW. Inilah saatnya kita memperkuat sinergi demi pelayanan yang cepat, tepat, dan menyentuh langsung masyarakat,” ujarnya.
Tak sekadar seremoni, kegiatan ini menjadi bagian penting dari agenda transformasi layanan publik Kota Kediri. Pada 27 Mei, sejumlah inovasi akan diluncurkan secara serentak, termasuk mobil operasional layanan masyarakat, hotline darurat Lapor Mbak Wali 112, serta integrasi layanan Adminduk yang lebih dekat dan responsif.
Lebih jauh, Mandung juga mengungkap rencana strategis Pemkot untuk mentransformasi posyandu menjadi pusat layanan sosial masyarakat yang holistik. Dengan enam indikator utama—pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial—posyandu ke depan diharapkan bukan sekadar tempat timbang balita, tetapi simpul pelayanan masyarakat di tingkat paling bawah.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Kediri, Drs. R. Marsudi Nugroho, M.Pd., menekankan pentingnya peran RT dan RW dalam menjamin validitas data kependudukan.
“Tanpa data yang akurat, layanan publik akan pincang. Karena itu, sosialisasi ini kami gelar untuk meningkatkan pemahaman pengurus RT dan RW sesuai amanat Perwali No. 32 Tahun 2023, sekaligus mendukung terwujudnya layanan Adminduk yang terintegrasi dan inklusif,” paparnya.
Marsudi menambahkan, seluruh layanan kini telah terintegrasi dalam sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan diberikan secara gratis, baik melalui kanal digital maupun pelayanan langsung di kelurahan.
Jika dilihat dari data, capaian layanan kependudukan Kota Kediri memang layak diacungi jempol. Per Mei, cakupan Kartu Keluarga (KK) sudah mencapai 99,69 persen, KTP elektronik 99,83 persen, KIA 98,80 persen, akta kelahiran 99,95 persen, akta perkawinan 93,80 persen, dan akta kematian 93,57 persen.
Meski begitu, masih ada ruang perbaikan terutama di sektor Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang baru mencapai 14,78 persen.
Tantangan ke depan bukan hanya soal teknis pelayanan, tetapi juga membangun kesadaran warga akan pentingnya data yang akurat dan layanan digital yang inklusif. Untuk itu, peran RT dan RW bukan lagi sebatas administratif, melainkan ujung tombak transformasi layanan publik berbasis data.
jurnalis : Neha Hasna MaknunaBagikan Berita :
