KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri akhirnya memberikan tanggapan resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Ruang Tegowangi, Rabu (8/10), dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Sigit Sosiawan.
Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, hadir mewakili Bupati Kediri untuk menyampaikan penjelasan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa penurunan transfer dana dari pemerintah pusat tahun ini memaksa Pemkab untuk melakukan penyesuaian signifikan dalam struktur anggaran.
“Tahun ini kita mengalami pengurangan dana dari pusat sekitar Rp128 miliar dibandingkan KUA-PPAS 2026. Karena itu, kita fokuskan alokasi pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan konektivitas,” ujar Dewi.
Meski terjadi penghematan, Dewi memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Efisiensi dilakukan dengan memangkas biaya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, tanpa mengorbankan program layanan publik.
“Kalau prioritasnya untuk pelayanan masyarakat, tentu tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Selain efisiensi, Pemkab Kediri juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai strategi jangka panjang. Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui sertifikasi aset, ekstensifikasi pajak daerah, serta digitalisasi sistem keuangan dan pelaporan.
Pemerintah daerah mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih produktif dan berinovasi dalam mengembangkan usaha. Fokus diarahkan pada sektor air minum, perkebunan, dan perdagangan.
“BUMD harus mampu menjadi motor ekonomi daerah. Evaluasi kinerja direksi juga terus dilakukan agar kontribusi terhadap PAD semakin nyata,” ungkap Dewi.
Fokus Pembangunan 2026: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
RAPBD 2026 menempatkan tiga sektor utama sebagai prioritas pembangunan: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
-
Pendidikan: Pemkab mengalokasikan Rp3 miliar untuk program Sekolah Berbudaya serta rehabilitasi ruang kelas di berbagai kecamatan.
-
Kesehatan: Fokus diarahkan pada peningkatan Universal Health Coverage (UHC) melalui perluasan peserta BPJS, pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, serta penguatan layanan darurat Public Safety Center (PSC) di tingkat desa.
-
Infrastruktur: Pemkab menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan strategis yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sektor ekonomi, Pemkab Kediri berkomitmen memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kolaborasi lintas lembaga, pelatihan digitalisasi, dan revitalisasi pasar tradisional. Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar pelaku usaha lokal.
Selain itu, isu sosial seperti stunting dan pernikahan dini juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah menggandeng lintas sektor untuk melakukan edukasi masyarakat serta penguatan ekonomi keluarga sebagai strategi pencegahan jangka panjang.
Menanggapi paparan eksekutif, pimpinan rapat Sigit Sosiawan menilai langkah Pemkab sudah sejalan dengan kebutuhan daerah. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak lengah menghadapi tantangan internal.
“Program-program ini sudah berada di jalur yang tepat, tapi kita perlu pastikan pelaksanaannya berjalan maksimal. DPRD akan terus mengawal progres dari setiap OPD,” katanya.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen resmi jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD. Dokumen ini selanjutnya akan dibahas dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi DPRD untuk pendalaman lebih detail terhadap RAPBD 2026.
Langkah Pemkab Kediri ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan prioritas pelayanan publik, sekaligus menegaskan arah kebijakan keuangan daerah yang lebih transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
