KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial tengah merumuskan aplikasi untuk disandingkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Melalui aplikasi itu, diharapkan penyaluran bantuan ke masyarakat dapat tepat sasaran. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Slamet Turmudi memberikan penjelasan.
Bahwa sejauh ini DTKS merupakan program digagas Kementerian Sosial seringkali terjadi masalah dengan yang ada di lapangan. Seperti orangnya yang tidak ada atau bahkan tidak layak mendapatkan bantuan. Dari persoalan itu, setiap tahun pihaknya selalu melakukan perbaikan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
“Pernah ditemukan data puluhan bahkan sampai ratusan ribu itu data yang tidak sepadan dengan data kependudukan,” ungkap Slamet Turmudi, Senin kemarin. Berangkat dari persoalan itu, Dinas Sosial akan melakukan proses pendataan dari nol atau button up dengan melibatkan perangkat desa. Data yang telah terkumpul dan telah dipastikan keakuratannya, akan disandingkan dengan data DTKS. Disisi lain, data itu nantinya akan dijadikan rujukan pemerintah daerah untuk penyaluran bantuan sosial.
“Harapan ke depan Kementerian Sosial dapat mengadopsi data ini. Agar data DTKS yang seringkali ada problem itu tidak menjadi problem lagi. Karena ini menjadi bagian solusi mengatasi problem data kesejahteraan sosial,” ucapnya. Terkait penyaluran bantuan sosial, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono membenarkan adanya keluhan masyarakat terkait tidak tepat sasaran.
Sebagai kepala daerah, Mas Dhito sapaan akrab bupati, meminta kejadian semacam itu tidak boleh sampai terjadi di Kabupaten Kediri. “Kita yang di tingkat kabupaten, tidak ada alasan untuk tidak tepat sasaran,” tegasnya.
