KEDIRI — Anggaran sebesar Rp10.000 per porsi dalam Program Makan Bergizi Gratis ditegaskan tidak boleh berhenti sebagai angka administratif, melainkan harus hadir nyata dalam sajian yang layak, sehat, dan bernutrisi bagi para siswa.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota DPR RI Komisi IX, Nurhadi, S.Pd., M.H., saat meninjau kesiapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmturi Melati di Dusun Ngrancangan, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jumat (6/2).
Nurhadi menjelaskan, kunjungan lapangan itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar. Berdasarkan hasil peninjauan, dapur SPPG Palmturi Melati dinyatakan telah siap sepenuhnya dan dapat segera beroperasi.
Namun demikian, kesiapan infrastruktur tersebut, menurutnya, harus dibarengi dengan komitmen kuat menjaga kualitas bahan pangan yang digunakan.
“Nilai satu porsi Rp10.000 harus benar-benar diwujudkan dalam kualitas. Jangan sampai dipangkas. Mulai dari buah, sayur, lauk, beras, hingga komponen lainnya wajib menggunakan bahan terbaik,” tegas Nurhadi.
Selain mutu bahan baku, ia juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan dapur sebagai bagian dari sistem pengawasan kolektif. Keterbukaan dinilai menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi standar layanan.
“Setiap dapur SPPG diwajibkan mengunggah aktivitasnya melalui media sosial, baik Instagram, TikTok, Facebook, maupun platform lain, sesuai arahan BGN. Ini bagian dari kontrol kualitas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nurhadi turut mengecek kesiapan operasional bersama kepala SPPG dan pihak yayasan, termasuk hasil uji coba memasak yang telah dilakukan sebanyak tiga kali. Uji coba ini menjadi bagian dari pemantapan layanan sebelum dapur melayani ribuan porsi makanan per hari.
Ketua Yayasan Palmturi Mulia Jaya sekaligus pengelola SPPG Palmturi Melati, Wahab CB, menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, kehadiran anggota DPR RI tidak hanya memberi motivasi, tetapi juga masukan strategis dalam penguatan tata kelola dapur.
Ia menegaskan, misi utama SPPG tidak sekadar menyediakan makanan bergizi bagi siswa, tetapi juga menghadirkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Karena itu, pengelolaan anggaran per porsi dirancang melalui sistem yang terukur dan terstandar.
“Kami melibatkan ahli gizi dan tim akunting untuk mengatur komposisi menu sekaligus pembiayaannya. Fokus utama tetap pada kualitas,” jelas Wahab.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah membentuk tim dokumentasi serta menyiapkan akun media sosial resmi sebagai wujud keterbukaan informasi publik sekaligus dukungan terhadap mekanisme pengawasan yang ditetapkan pemerintah.
